Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD KUTAI KARTANEGARA

DPRD Kukar Mulai Bahas RKPD 2028, Komisi I Dorong Program Prioritas Tetap Sejalan RPJMD

232
×

DPRD Kukar Mulai Bahas RKPD 2028, Komisi I Dorong Program Prioritas Tetap Sejalan RPJMD

Share this article
Rapat dengar pendapat anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Komisi I, Dengan Agenda Rapat kerja internal anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bersama OPD mitra kerja pada Triwulan IV Tahun 2026 membahas pra-rancangan RKPD Tahun 2028. (Van/dutakaltimnews.com)
Rapat dengar pendapat anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Komisi I, Dengan Agenda Rapat kerja internal anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bersama OPD mitra kerja pada Triwulan IV Tahun 2026 membahas pra-rancangan RKPD Tahun 2028. (Van/dutakaltimnews.com)
Example 468x60

KUKAR: Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai membahas pra-rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2028 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.

Pembahasan ini menjadi langkah awal untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap selaras dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam agenda rapat kerja internal anggota Komisi I DPRD Kukar bersama OPD mitra kerja pada Triwulan IV 2026, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

Anggota DPRD Kukar Komisi I, Erwin, mengatakan pembahasan RKPD 2028 perlu mulai dimatangkan sejak tahun ini. Hal tersebut mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang mengharuskan penyusunan dilakukan dua tahun sebelum tahun pelaksanaan.

Menurutnya, seluruh OPD mitra kerja perlu segera mengoordinasikan dan mempersiapkan rancangan program agar tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesuai jadwal, setidaknya pada akhir November 2026.

“Untuk RKPD 2028 ini, kita harus memastikan apakah perencanaannya sudah sesuai dengan RPJMD yang sebelumnya disusun oleh Pak Bupati. Karena visi dan misi Kukar Idaman Terbaik sudah dituangkan dalam matriks RPJMD, sehingga program-program yang direncanakan harus mengacu pada target tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan, matriks RPJMD telah memuat sasaran dan target program pembangunan mulai 2026, 2027, 2028 hingga 2030. Karena itu, penyusunan pra-rancangan RKPD 2028 harus menjadi bagian dari kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.

Meski demikian, Ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini menjadi salah satu tantangan dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Sejumlah OPD bahkan menyampaikan kekhawatiran terhadap semakin terbatasnya ruang fiskal yang tersedia.

Kendati begitu, ia meminta seluruh pihak tetap optimistis dan menyusun perencanaan secara terukur dengan mengutamakan program yang memiliki dampak langsung serta mendukung visi-misi kepala daerah.

“Kita memang melihat kondisi beban fiskal semakin mendesak dan ruang fiskal semakin sempit. Tetapi, kita tetap optimistis pada 2028 nanti ada perbaikan dan kelonggaran fiskal. Sehingga, penyusunan RKPD tetap harus berjalan sesuai mekanisme, dengan mengutamakan program-program yang sudah menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, pembahasan pra-rancangan RKPD juga menjadi momentum bagi DPRD untuk mengevaluasi efektivitas program yang telah direncanakan. Ia menegaskan, penyesuaian perlu dilakukan apabila terdapat program yang dinilai belum mendesak atau belum menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan skala prioritas. Program yang sebelumnya masuk dalam prioritas utama dapat diturunkan tingkatannya apabila pelaksanaannya belum terlalu mendesak.

Langkah tersebut bukan berarti mengesampingkan target pembangunan, melainkan memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Melalui pembahasan ini, kita akan melihat apakah program-program yang direncanakan sudah efektif dan sesuai dengan RPJMD. Kalau memang ada yang belum terlalu mendesak, tentu bisa kita turunkan menjadi prioritas yang lebih rendah. Efisiensi tetap harus dilakukan,” tegasnya.

Namun, Ia menyebut peluang pengembangan program masih terbuka apabila kondisi fiskal daerah mengalami perbaikan pada 2027 mendatang. Penyesuaian tersebut nantinya dapat dibahas kembali melalui mekanisme perubahan anggaran maupun pengembangan program dalam pembahasan APBD.

Ia berharap proses penyusunan RKPD 2028 dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, serta tetap menjaga keberlanjutan program Kukar Idaman Terbaik di tengah tantangan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau nanti kondisi fiskal membaik, tentu masih ada ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran dan mengembangkan program. Tetapi, untuk sekarang kita optimistis dulu,” pungkasnya. (Adv/Van)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *