KUKAR : Dalam upaya mendorong perlindungan karya pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar melalui Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif akan mulai melakukan pendampingan sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kegiatan perdana ini direncanakan berlangsung di Kecamatan Kota Bangun, bertepatan dengan pelaksanaan event kreatif pada 21 hingga 25 Juni 2025 mendatang.
Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kukar, Zikri Umulda, mengungkapkan bahwa sertifikasi HAKI ini menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh para pelaku ekraf di daerah.
“Kami mulai dari Kota Bangun karena pada tanggal tersebut ada event yang cukup besar, dan momentum ini kami manfaatkan untuk menggelar workshop serta dialog langsung dengan para pelaku ekonomi kreatif setempat,” ujar Zikri saat dikonfirmasi, Rabu (11/6/2025).
Melalui kegiatan ini, para pelaku ekraf akan diberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, baik dalam bentuk ciptaan lagu, merek dagang, desain, hingga nama event yang memiliki nilai komersial.
Langkah ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan atau klaim sepihak atas karya kreatif oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Zikri menegaskan bahwa kegiatan di Kota Bangun ini hanyalah awal dari program jangka panjang yang akan menyasar kecamatan-kecamatan lainnya di Kukar. Model kegiatan berbasis dialog dan workshop akan diadopsi di setiap lokasi.
“Setelah dari Kota Bangun, kecamatan lain akan mengikuti pola yang sama. Di setiap kegiatan, kami tidak hanya menggelar event, tapi juga mengadakan dialog produktif dengan pelaku ekraf untuk menggali potensi dan memberi edukasi terkait HAKI,” jelasnya.
Saat ini, Dispar Kukar masih berada pada tahap penjaringan awal untuk program sertifikasi HAKI. Meski belum banyak, sudah ada tiga pihak yang menyatakan minatnya untuk mendaftarkan karya mereka. Ketiga karya tersebut meliputi satu lagu ciptaan lokal, satu brand usaha kreatif, dan satu nama event yang ingin dipatenkan agar tidak disalahgunakan oleh penyelenggara lain.
“Ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku ekraf terhadap pentingnya perlindungan hak cipta mulai tumbuh. Kami akan kawal proses ini sampai mereka benar-benar mendapatkan sertifikat resmi,” tambah Zikri.
Dalam pelaksanaan program ini, Dispar Kukar juga akan menggandeng Komite Ekonomi Kreatif (Kekraf) yang ada di tingkat kecamatan. Menurut Zikri, kolaborasi dengan Kekraf menjadi penting karena mereka memiliki akses langsung terhadap komunitas lokal dan memahami kebutuhan di wilayah masing-masing.
“Ketika tim ekraf turun ke lapangan, kami pasti berkolaborasi dengan Kekraf Kecamatan. Mereka adalah mitra penting yang harus diberdayakan,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir, baik Kekraf Kabupaten maupun Kekraf Kecamatan mengalami kondisi stagnasi. Namun, Zikri berkomitmen untuk menghidupkan kembali peran dan fungsi lembaga ini, agar dapat lebih aktif dalam mendukung perkembangan ekraf di Kukar.
“Saya ingin di masa saya ini, kami tidak hanya bicara soal program, tapi juga bagaimana menggerakkan dan memaksimalkan potensi yang sudah ada. Kekraf adalah bagian dari sistem ekosistem ekraf yang tidak bisa kami abaikan,” tegasnya.
Dengan dimulainya program sertifikasi HAKI ini, Dispar Kukar berharap akan tercipta ekosistem ekonomi kreatif yang lebih sehat, kompetitif, dan terlindungi secara hukum. Pelaku ekraf didorong untuk tidak hanya fokus pada produksi karya, tetapi juga pada aspek legalitas dan keberlanjutan usaha. (Adv/dk)
