KUKAR : Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (Dispar Kukar) terus mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa-desa wisata. Tahun ini, sejumlah program pelatihan dan sertifikasi digelar untuk mendukung pelaku usaha pariwisata serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dispar Kukar, Ridha Fatrianta, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama adalah pelatihan dan sertifikasi, termasuk Sertifikasi Layak Higien, yang menjadi syarat penting dalam proses perizinan usaha.
“Dengan sertifikat ini, pelaku pariwisata bisa lebih mudah mendapatkan izin usahanya. Ini penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sektor pariwisata kita,” ujarnya Selasa (15/4/2025).
Pelatihan juga menyasar pengelolaan homestay agar lebih representatif dan menarik bagi wisatawan, terutama mancanegara yang tertarik pada ekowisata. Beberapa wilayah seperti di Danau Semayang dan Tanjung Tamannoh menjadi lokasi pengembangan homestay berbasis standar pelayanan.
Tak hanya itu, desa-desa seperti Bangun Rejo di Bukit Mahoni dan Desa Kersik juga mendapatkan perhatian, dengan rencana ekspansi bantuan ke Buanda Jaya. Selain itu, sosialisasi pembentukan Pokdarwis serta penyerahan Surat Keputusan (SK) juga akan dilakukan di sejumlah desa, termasuk Desa Sanggulan yang sudah memiliki beberapa paket wisata.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 63 Pokdarwis telah menerima SK resmi dari Dispar Kukar. Ke depan, pelatihan akan diperluas ke aspek manajemen, seperti penyusunan paket wisata, strategi pemasaran, pengelolaan homestay, hingga pencatatan keuangan yang transparan antar anggota kelompok.
“Kami juga melibatkan akademisi, khususnya mahasiswa penerima Beasiswa Kukar Idaman dari Polnes, untuk mendampingi pengelolaan manajemen desa wisata, mulai dari pembuatan hingga pemasaran paket wisata,” tambah Ridha.
Terkait bantuan bagi Pokdarwis, Dispar Kukar menerapkan sistem pengajuan proposal satu tahun sebelumnya. Usulan yang masuk akan diverifikasi, termasuk dari segi kelembagaan dan kesesuaian program. Untuk proposal infrastruktur, pengecekan lapangan juga dilakukan, khususnya terkait status aset.
“Dengan langkah strategis ini kami harapkan mampu mendorong kemajuan sektor pariwisata di Kukar, sekaligus menciptakan ekosistem wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.” pungkasnya (Adv/dk)
