KUKAR: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadiri kegiatan Workshop Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Harris Hotel Samarinda pada Sabtu (27/7/24).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Wakil Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, yang diikuti oleh ratusan guru SD dan SMP dari Kukar, dengan tema “Implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 dalam Konteks Pendidikan Inklusif”.
Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI), Pujiyanto, menyatakan bahwa workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pendidikan inklusif.
Menurutnya, pendidikan inklusif bukan hanya untuk penyandang disabilitas, tetapi juga untuk semua peserta didik dengan berbagai karakter dan kebutuhan yang berbeda.
“Kita harus memandang peserta didik sebagai individu yang unik dan memperlakukan mereka tanpa diskriminasi, apapun perbedaannya. Kebijakan seperti menghilangkan ranking kelas sudah kita jalankan,” ujar Pujiyanto.
Ia menambahkan bahwa siswa harus mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama dua minggu, di mana mereka akan diasesmen oleh guru-guru untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta mode belajar yang paling sesuai.
“Terkait kebijakan Pemkab Kukar, kami telah membekali pendidikan formal dan non-formal dengan pelatihan untuk menangani anak-anak inklusif. Selain itu, kami juga mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti tangga, alat terapi, dan tes pendengaran. Kami berharap semuanya berjalan lancar,” pungkasnya.
Sementara itu Hetifah Sjaifudian menyatakan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan.
“Implementasi ini tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana, tetapi juga melibatkan guru-guru atau tenaga pendidik. Mereka dapat belajar mandiri melalui PMM dan kemudian dinilai,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kurikulum juga harus disesuaikan. Proses ini memerlukan waktu dan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk PAUD, SD, SMP, hingga perguruan tinggi.
“Kami berharap semua guru, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, dapat beradaptasi dengan pendidikan inklusif. Tantangan ini lebih besar di Kukar yang memiliki wilayah luas dan beragam,” tambahnya. (adv/dk1)
