KUKAR : Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Sidang Komisi Irigasi yang berlangsung di Hotel Harris Samarinda, Selasa (30/9/2025). Sidang ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, dengan menghadirkan perwakilan dari berbagai unsur, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, instansi teknis, kelompok tani, serta akademisi yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan sumber daya air dan sektor pertanian.
Sidang komisi irigasi menjadi forum strategis dalam membahas rencana tata tanam global maupun detail, yang merupakan bagian penting dari prioritas pembangunan pertanian daerah. Melalui pertemuan ini, Dinas PU Kukar bersama stakeholder berupaya menyusun arah kebijakan yang lebih terukur dan terencana, khususnya dalam pengelolaan irigasi yang berperan langsung terhadap peningkatan produktivitas pertanian masyarakat.
Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menegaskan bahwa komisi irigasi tidak hanya membicarakan persoalan teknis saluran air, tetapi juga mengaitkan pengelolaan irigasi dengan ketersediaan sumber daya air yang masih terbatas.
“Saat ini kondisi kita memang belum ideal. Debit air yang tersedia belum mampu mendukung indeks pertanaman hingga tiga kali dalam setahun. Jadi, sejauh ini maksimal hanya bisa dua kali tanam,” jelasnya.
Menurut Wiyono, kondisi ini menjadi tantangan utama yang harus dihadapi pemerintah daerah. Oleh karena itu, sidang komisi irigasi diarahkan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan potensial yang bisa dikembangkan lebih optimal dengan perbaikan infrastruktur irigasi. Dengan sistem yang lebih baik, distribusi air dapat diatur sesuai prioritas kebutuhan lahan, sehingga petani tidak mengalami kesulitan saat musim tanam maupun musim kemarau.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pengaturan air melalui komisi irigasi dilakukan secara terukur. Misalnya, menentukan wilayah mana yang harus dikeringkan lebih dulu, mana yang segera dialiri, hingga daerah mana yang debit airnya perlu dikurangi agar tidak terjadi genangan. Skema semacam ini akan menjadi acuan dalam menyusun pola tata tanam global, termasuk menentukan kapan lahan dibuka, diairi, atau dikeringkan sesuai kebutuhan petani.
Sidang ini juga menjadi sarana untuk menyatukan persepsi berbagai pihak. Dengan melibatkan petani, pemerintah desa, dan pihak teknis, diharapkan keputusan yang dihasilkan tidak hanya berbasis teori, tetapi juga sesuai dengan kondisi riil lapangan.
“Kita ingin petani menjadi bagian penting dalam proses ini. Mereka yang merasakan langsung dampaknya, jadi suaranya harus menjadi pertimbangan utama,” tambah Wiyono.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Tidak hanya Dinas PU yang terlibat, tetapi juga Dinas Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga pihak swasta yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan pertanian Kukar.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan irigasi akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan daerah, sehingga harus ditangani secara bersama-sama.
Selain membahas teknis irigasi, sidang komisi ini juga menyoroti kebutuhan investasi jangka panjang di bidang infrastruktur air. Mulai dari perbaikan saluran sekunder dan tersier, pembangunan embung, hingga pemeliharaan jaringan irigasi eksisting.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan petani bisa lebih sejahtera karena jadwal tanam yang mereka lakukan tidak lagi terkendala oleh kekurangan air.
“Ke depan, kita ingin tata tanam pertanian di Kukar lebih terukur dan berkesinambungan. Langkah awalnya memang harus memperbaiki sistem irigasi, memastikan saluran berfungsi optimal, baru kemudian kita bisa bicara soal peningkatan indeks pertanaman,” ungkap Wiyono.
Melalui sidang komisi irigasi ini, Pemkab Kukar menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Dengan pengelolaan air yang tepat, bukan hanya produktivitas petani yang meningkat, tetapi juga terwujud kemandirian pangan di Kutai Kartanegara. (Adv/and)
