KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menyatakan kesiapannya untuk terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan di tingkat sekolah dasar. Masukan dari para kepala sekolah, UPTD, hingga anggota DPRD menjadi perhatian serius dalam menyusun perbaikan kebijakan dan program kerja ke depan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan SD Disdikbud Kukar, Ahmad Nurkhalis, yang hadir mewakili Kepala Dinas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kukar, Selasa (6/5/2025) lalu. Menurutnya, forum ini menjadi wadah penting untuk menyerap berbagai masukan konstruktif dari berbagai pihak.
“Kami berterima kasih atas perhatian dan masukan dari para kepala sekolah, teman-teman UPTD, serta anggota DPRD. Ini menjadi catatan penting bagi kami. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, mulai dari kepala sekolah yang merangkap jabatan hingga kondisi fasilitas sekolah yang belum memadai, seperti pagar sekolah dan WC,” ujar Nurkhalis.
Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan akan mengedepankan prinsip penajaman program dan penyusunan skala prioritas kegiatan. Evaluasi, kata dia, akan tetap dilakukan, baik atas dasar masukan resmi maupun dari pengamatan langsung di lapangan.
“Masukan yang ada akan kami teruskan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti secara komprehensif. Kami percaya, jika program yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan, maka dukungan dari DPRD akan datang secara maksimal,” tegasnya.
Nurkhalis juga menyinggung soal pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membenahi pendidikan dasar. Ia menyadari bahwa permasalahan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya oleh dinas teknis, namun butuh sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat.
“Dukungan DPR sangat penting. Kami yakin, selama Dinas Pendidikan menunjukkan keseriusan dan transparansi dalam program kerja, maka penguatan anggaran untuk sektor pendidikan akan mendapat prioritas,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, sejumlah kepala sekolah juga menyampaikan persoalan teknis yang kerap dihadapi di lapangan, seperti kekurangan guru, keterbatasan anggaran operasional, hingga kebutuhan sarana penunjang pembelajaran berbasis digital. Isu lain yang turut mencuat adalah tentang rotasi dan pengangkatan kepala sekolah, yang di beberapa wilayah masih menimbulkan ketimpangan.
Terkait hal ini, Nurkhalis menyatakan bahwa pihaknya akan menampung semua usulan dan mendiskusikannya dalam forum internal bersama Kepala Dinas. Ia memastikan bahwa setiap catatan yang disampaikan akan dituangkan dalam notulen dan menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan pendidikan Kukar di masa mendatang.
“Tidak ada masukan yang kami abaikan. Semua akan dianalisis dan dipertimbangkan secara objektif. Ini bagian dari komitmen kami untuk terus memperbaiki kualitas layanan pendidikan dasar di Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Adv/dk)
