KUKAR : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kutai Kartanegara (Kukar) kini memprioritaskan proses verifikasi lapangan terhadap puluhan ribu data pelaku usaha, yang telah terhimpun dalam sistem internal mereka.
Langkah ini ditempuh untuk memastikan setiap kebijakan pengembangan UMKM benar-benar berbasis pada data yang akurat dan terkini.
Tercatat sebanyak 40.761 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk dalam aplikasi pendataan sejak Juni 2025. Namun, angka tersebut ditegaskan masih bersifat data dasar dan belum menjadi angka final yang dapat dijadikan rujukan utama dalam penyusunan program.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengembangan UKM Diskop UKM Kukar, Santi Effendi, Saat melakukan rilis data UMKM di Kopi Pangeran Tenggarong, Sabtu (14/2/2026).
Kepala Bidang Pengembangan UKM Diskop UKM Kukar, Santi Effendi, menyampaikan bahwa fokus instansi saat ini bukan pada besaran angka, melainkan pada validitasnya. Menurutnya, publikasi data dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus bahan evaluasi internal.
“Data 40 ribu lebih ini masih data awal di aplikasi dan belum final,” ujarnya.
Pendataan dilakukan oleh tim Tenaga Ahli (TA) yang selama enam bulan terakhir menjangkau seluruh kecamatan di Kukar. Proses tersebut menjadi fondasi awal untuk memetakan kondisi riil pelaku UMKM di daerah.
Memasuki tahap berikutnya, Diskop UKM Kukar mulai melakukan pencocokan dan verifikasi langsung ke lapangan. Hingga pertengahan Februari 2026, sekitar seribu UMKM telah berhasil diverifikasi status keaktifannya.
Langkah ini dinilai krusial karena tidak semua pelaku usaha beroperasi secara konsisten sepanjang tahun. Sebagian hanya menjalankan usaha pada periode tertentu, seperti saat bulan Ramadan atau ketika perhelatan budaya tahunan digelar.
Momentum kegiatan besar seperti Erau kerap memicu lonjakan jumlah pedagang musiman. Kondisi tersebut perlu dipilah agar data benar-benar merepresentasikan pelaku usaha aktif yang membutuhkan pembinaan berkelanjutan.
Dari sisi sebaran, Kecamatan Tenggarong menjadi wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak, yakni sekitar 4.000 pelaku usaha. Hal ini dinilai wajar mengingat Tenggarong merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat aktivitas ekonomi di Kukar.
Dengan basis data yang valid, Diskop UKM Kukar berharap program pembinaan, pelatihan, hingga fasilitasi permodalan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Verifikasi ini akan kami lanjutkan sepanjang 2026 agar kebijakan pengembangan UMKM benar-benar berbasis data valid dan menyentuh pelaku usaha yang aktif,” pungkasnya. (*van)
