KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperketat pengawasan terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar benar-benar mampu menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru membebani keuangan daerah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi serius terhadap empat BUMD yang dinilai memiliki belanja operasional dan pegawai terlalu tinggi dibandingkan pendapatan perusahaan.
Menurutnya, ada salah satu BUMD yang belanja operasional dan pegawainya mencapai hampir 70 persen dari total pendapatan. Kondisi tersebut dinilai tidak sehat dan harus segera dibenahi agar perusahaan daerah dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Ya, kita sekarang untuk seluruh BUMD ini berharap menjadi tulang punggung untuk pendapatan asli daerah. Nah, kita sekarang sedang melakukan pengawasan terhadap BUMD kita, di mana ada salah satu BUMD itu kita melihat belanja operasional dan pegawainya itu hampir 70 persen dari pendapatan,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Aulia menjelaskan, BUMD yang sehat seharusnya mampu membagi struktur keuangannya ke dalam tiga klaster utama, yakni 30 persen untuk belanja operasional dan pegawai, 30 persen untuk kontribusi terhadap PAD, serta 30 persen untuk investasi.
Menurutnya, investasi menjadi hal penting agar BUMD dapat terus tumbuh dan berkembang. Tanpa adanya investasi baru, perusahaan daerah dipastikan akan sulit berkembang dan hanya berjalan stagnan.
“Karena kita mau BUMD kita ini grow up, BUMD kita ini tumbuh. Kalau tidak ada investasi baru, maka yakin dan percaya dia tidak akan tumbuh,” katanya.
Ia menegaskan, BUMD yang belanja pegawai dan operasionalnya terlalu tinggi akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan dipastikan akan dilakukan evaluasi menyeluruh.
Menurut Aulia, kondisi tersebut sama saja dengan mengakali pemerintah daerah apabila perusahaan hanya fokus pada pembiayaan internal tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“Intinya semua BUMD yang belanja operasionalnya tinggi, itu sama saja kami anggap mengakal-ngakali pemerintah daerah,” tegasnya.
Pemerintah daerah bersama Sekretaris Daerah selaku board pengawas juga telah menyiapkan langkah lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ia memastikan, apabila ada BUMD yang hanya menjadi tempat memperkaya jajaran internal tanpa kinerja yang jelas, maka pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas.
“Kalau terkesan hanya untuk memperkaya dan memperenak para jajaran saja, itu segera kita cut loss. Kita ganti dengan yang lain, yang lebih mau bekerja untuk daerah kita,” tutupnya. (*van)
