KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai melakukan penyesuaian kebijakan fiskal sebagai langkah antisipatif menghadapi tekanan terhadap kondisi keuangan daerah
Penyesuaian kebijakan anggaran dilakukan sebagai upaya untuk memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah tetap terjaga, terutama di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat serta berbagai faktor eksternal yang memengaruhi kondisi APBD.
Belakangan, muncul informasi yang menyebut Kukar berpotensi mengalami defisit anggaran hingga Rp1,8 triliun. Namun, kabar tersebut dibantah oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono.
Menurut Sunggono, hingga saat ini pemerintah daerah masih melakukan evaluasi dan perhitungan secara menyeluruh terhadap kondisi fiskal daerah.
“Iya, sekarang-sekarang diperhitungkan memang indikasinya mungkin bisa ada, bisa juga enggak. Tapi memang enggak sebesar itu kalau pun ada,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Ia menjelaskan, potensi tekanan fiskal dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Beberapa di antaranya meliputi prognosis pendapatan, kondisi geopolitik, kebijakan makro, hingga asumsi belanja yang telah disusun sebelumnya.
“Ya, macam-macam lah, termasuk di antaranya prognosis pendapatan, kondisi geopolitik, kebijakan makro, kemudian juga asumsi belanja. Macam-macam sebabnya,” kata Sunggono.
Dalam mekanisme pengelolaan anggaran, Pemkab Kukar diwajibkan menyesuaikan belanja dengan realisasi serta proyeksi pendapatan yang tersedia. Karena itu, pemerintah daerah kini tengah menyiapkan skenario belanja yang lebih adaptif guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kukar akan segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman dalam menyusun prioritas belanja.
“Insyaallah hari ini saya akan mengeluarkan suara edaran yang memberikan panduan kepada teman-teman OPD untuk mengupayakan dan menyusun skenario belanja yang sesuai dengan kondisi keuangan kita,” bebernya.
Ia mengakui, dalam skenario penyesuaian tersebut sejumlah program berpotensi terdampak, khususnya kegiatan yang belum memasuki tahap kontrak maupun proses lelang.
“Kalau dalam skenario itu pasti akan ada yang terpengaruhi, hanya yang kita upayakan semuanya bisa terakomodir meskipun tidak bisa tepat waktu seperti biasanya.”
Selain itu, Pemkab Kukar juga mengambil langkah hati-hati dalam merealisasikan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan. Hal ini dilakukan agar tidak muncul kewajiban pembayaran yang tidak sebanding dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Karena sampai sekarang misalnya masih belum semua kegiatan kita lelang, kita kontrak. Karena kami tidak mau ketika sudah berkontrak. Kemudian uang yang tidak ada kemudian hutang lagi di tahun ini,” pungkasnya.
Langkah tersebut, lanjutnya, sejalan dengan arahan kepala daerah agar tidak terjadi penumpukan utang akibat belanja yang tidak terukur.
“Tapi amanat Pak Bupati jangan sampai kita ada hutang di tahun ini. Karena belanja-belanja yang akan kita rekomendasikan untuk dilakukan itu kita analisis untuk betul prioritas pemenuhannya,” tutupnya. (*van)
