TENGGARONG-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memggelar acara Ngapeh Hambat membahas terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penandatanganan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Acara berlangsung di Ruang Rapat Daksa Artha BPKAD Kukar Senin (8/1/24).
Kegiatan tersebut dipimpin Bupati Kukar Edi Damansyah, didampingi Sekertaris Daerah Sunggono, Para Asisten, Kepala BPKAD Sukoco, dan dihadiri seluruh Kepala OPD dan Camat. Kegiatan dirangkai dengan peresmian Ruang Rapat Daksa Artha, pembagian Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), penyampaian Surat Keputusan (SK), dan penandatanganan Kinerja antara Bupati dan OPD yang ada di Kukar.
Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan bahwa dalam Ngapeh Hambat ini dikhususkan kepada pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Karena komponen PAD itu ada bagi hasil seperti pajak kendaraan itu pemerintah provinsi Kukar dapat bagian hasilnya.
“Yang jelas optimalisasi PAD itu harapan kita, hari ini alhamdulillah PAD Kukar khususnya bagi hasil, saya mintanya dana fiskal untuk optimalisasi PAD yang menjadi kewenangan pemda Kukar. Optimalisasi itu mungkin sarana dan prasarana kerjanya, terus perlu insentif.” jelasnya
Misalkan Sekda bersama kepala Bapenda, kalau mau mengoptimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus ada insentif yang harus diberikan, bagaimana mengoptimalkan peran fungsi ketua RT itu harus diberikan insentif nya dan ini lagi dirumuskan.
“Karena kinerja pajak itu tidak lepas dari insentif, wajib pajaknya diberikan insentif juga petugasnya harus diperhatikan.” ujarnya.
Ia menambahkan dengan dibagikan DPA, OPD sudah bisa melakukan lelang. Seperti Dinas PU itu sudah 90 persen masuk ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP),
“Mudah-mudahan nanti awal Februari sudah bisa masuk. Artinya percepatan waktu, dimana pada bulan November tahun lalu masih ada, jadi kita ingin optimalisasi tahun ini terutama penyelesaian penanganan kegiatan-kegiatan di APBD 2024 yang anggaran murni nya.” katanya.(dk1)
