KUKAR: Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam rangka penyiapan bahan kebijakan di bidang komunikasi informatika, statistik, dan persandian untuk tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, pada Rabu (26/11/2025).Kegiatan ini dihadiri perwakilan kepala OPD Provinsi Kaltim, serta Kepala SKPD kabupaten/kota.
Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah, dalam laporannya menjelaskan bahwa monev ini merupakan agenda akhir tahun untuk mengevaluasi capaian program sekaligus memastikan kesiapan bahan kebijakan lintas sektor.
“Karena ini adalah monep, memang kegiatan dilakukan di akhir tahun. Banyak rekan-rekan yang menyampaikan bahwa sejumlah program sudah selesai perjalanannya. Namun masih ada satu kegiatan penting terkait OL (Observasi Lapangan) yang akan berlangsung pada 9 hingga 13 Desember di Padang, Sumatera Barat,” jelasnya.
Dasmiah menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan perintah Sekretaris Daerah, mengingat Setda memiliki peran strategis dalam membantu gubernur menyiapkan kebijakan dan mengoordinasikan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Koordinasi yang baik, katanya, menjadi instrumen penting untuk memastikan target pembangunan sesuai RPJMD Kaltim dapat tercapai.
Ia menjelaskan bahwa Biro Kesra sebagai unsur Staf Sekretariat Daerah berfungsi melakukan koordinasi dan pembinaan lintas urusan, termasuk komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan yang masuk dalam kategori non-pelayanan dasar. Setiap hasil rakor maupun monev, lanjutnya, selalu disampaikan kepada Sekda dan diteruskan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan kebijakan daerah.
Selain itu, terbitnya Permendagri No. 56 Tahun 2019 serta Pergub Kaltim No. 43 Tahun 2023 mendorong adanya penyesuaian struktur dan fungsi perangkat daerah sehingga menuntut koordinasi yang lebih efektif dalam penyiapan bahan kebijakan.
Dasmiah juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan seluruh OPD mengenai Program Gaspol (Gerakan Akselerasi Sumber Daya Pendidikan Optimal) yang menjadi salah satu program unggulan Pemprov Kaltim. Program ini memberikan pembiayaan pendidikan S1 hingga S3 bagi warga ber-KTP Kaltim yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kaltim.
“Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Gaspol S1 hingga S3 itu gratis tanpa seleksi bagi warga ber-KTP Kaltim yang kuliah di dalam daerah. Termasuk pegawai yang usianya masih 35 tahun untuk S2 dan 40 tahun untuk S3. Bantuan UKT untuk S1 dan S2 sebesar 12 juta per semester, dan untuk S3 sebesar 15 juta selama enam semester,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pada tahap pertama, pemerintah telah mentransfer anggaran kurang lebih Rp100 miliar ke perguruan tinggi untuk mendukung program ini. Bahkan pada 2026, khusus anggaran pendidikan melalui Gaspol mencapai Rp1,4 triliun.
“Jangan sampai masyarakat atau pegawai kita sendiri tidak mengetahui program ini. Karena peluang ini sangat besar untuk meningkatkan kualitas SDM Kaltim,” tegasnya.
Melalui monev ini, Biro Kesra berharap seluruh OPD dapat menyinkronkan tugas dan fungsi dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, memperoleh data akurat terkait permasalahan sektor non-pelayanan dasar, serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan program gubernur dan wakil gubernur periode 2025–2029.
“Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi bersama lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (*van)
