KUKAR: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara (Kukar), Syarifah Vanesa Vilna, menegaskan bahwa alokasi dana transfer untuk tahun 2026 harus disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyebut bahwa pemerintah daerah wajib menempatkan komponen belanja secara berurutan agar penggunaan anggaran tepat sasaran.
Ia menjelaskan bahwa yang pertama harus dipenuhi adalah belanja wajib dan mengikat. Belanja ini mencakup pembayaran gaji pegawai, serta kebutuhan rutin seperti listrik dan air.
“Belanja wajib mengikat itu seperti gaji, kemudian juga belanja rutin seperti listrik, air, nah itu harus dihitung terlebih dahulu,” jelasnya pada Jumat (5/12/2025).
Vanesa menilai bahwa pemenuhan belanja wajib merupakan dasar yang memastikan pemerintah dapat menjalankan pelayanan publik tanpa hambatan. Karena itu, pos anggaran ini menjadi prioritas utama dalam setiap penyusunan APBD.
pemerintah juga harus mengalokasikan dana untuk belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia menegaskan bahwa pemenuhan SPM merupakan bagian dari indikator kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat.
Selain itu, dana transfer juga diarahkan untuk memenuhi prioritas nasional dan provinsi. Vanesa mencontohkan beberapa program seperti Koperasi Merah Putih dan MBG yang harus disinkronkan dengan perencanaan pemerintah daerah.
“Itu juga harus dipenuhi karena menjadi bagian dari kebijakan prioritas nasional,” ungkapnya.
Ia menyebut bahwa sinkronisasi ini penting agar arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga program yang dijalankan lebih terarah dan saling mendukung.
Lebih lanjut, dana transfer 2026 juga harus mengakomodasi program dedikasi bupati dan wakil bupati terpilih. Ia menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah yang harus diwujudkan melalui dukungan anggaran.
Menurutnya, semua komponen belanja tersebut harus dihitung secara cermat dan disusun dalam urutan yang tepat agar kebutuhan dasar dan program strategis dapat berjalan beriringan. Ia menegaskan bahwa penyusunan yang rapi akan membuat anggaran lebih efektif dan akuntabel.
“Semua itu kita susun berdasarkan aturan yang berlaku agar anggaran 2026 bisa memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Kukar,”tutupnya. (*van)
