Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD KUTAI KARTANEGARA

Persoalan Lahan Eks Kalpataru Berlarut, DPRD Kukar Perjuangkan Kepastian Hak Masyarakat

230
×

Persoalan Lahan Eks Kalpataru Berlarut, DPRD Kukar Perjuangkan Kepastian Hak Masyarakat

Share this article
Rapat dengar pendapat dprd Kabupaten Kukar dengan pihak terkait membahas status Hak Guna Usaha (HGU), klarifikasi pengelolaan dan kepastian hukum aset kepailitan eks Kalpataru Grup, tindak lanjut penanganan tanah terindikasi terlantar serta perlindungan hak dan kepentingan masyarakat yang terdampak di Kukar. (Van/dutakaltimnews.com)
Rapat dengar pendapat dprd Kabupaten Kukar dengan pihak terkait membahas status Hak Guna Usaha (HGU), klarifikasi pengelolaan dan kepastian hukum aset kepailitan eks Kalpataru Grup, tindak lanjut penanganan tanah terindikasi terlantar serta perlindungan hak dan kepentingan masyarakat yang terdampak di Kukar. (Van/dutakaltimnews.com)
Example 468x60

KUKAR: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memfasilitasi penyelesaian persoalan Hak Guna Usaha (HGU) eks Kalpataru Grup yang selama bertahun-tahun menimbulkan permasalahan lahan di sejumlah wilayah.

Upaya tersebut dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut membahas status HGU, klarifikasi pengelolaan dan kepastian hukum aset kepailitan eks Kalpataru Grup, tindak lanjut penanganan tanah terindikasi terlantar, serta perlindungan hak dan kepentingan masyarakat yang terdampak.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memperjelas persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan.

Dalam RDP itu, DPRD mempertemukan perwakilan masyarakat dengan kurator serta pihak kuasa hukum yang berkaitan dengan HGU eks Kalpataru.

Menurutnya, pembahasan tersebut penting agar pemerintah daerah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai status lahan dan dapat menentukan langkah strategis dalam penyelesaiannya.

“Persoalan Kalpataru ini hampir ada di setiap wilayah, baik desa maupun kecamatan. Karena itu, kami ingin memastikan ada penyelesaian. Tadi kami sudah mempertemukan masyarakat dengan kurator dan pihak lawyer yang menangani HGU tersebut, sehingga persoalannya bisa sedikit demi sedikit terurai,” ujarnya.

Ia menyebut terdapat sejumlah langkah yang menjadi perhatian DPRD. Salah satunya mendorong pencabutan HGU apabila memang dasar perizinannya sudah tidak berlaku.

Selain itu, penyelesaian antara pihak kurator dan masyarakat yang bersengketa juga diharapkan dapat ditempuh melalui musyawarah.

Ia meminta pemerintah setempat turut mengambil peran dalam memediasi kedua belah pihak agar tidak terjadi tindakan sepihak.

Sebab, di satu sisi masyarakat memiliki kepentingan atas lahan, sementara pihak kurator juga memiliki tanggung jawab terhadap aset perusahaan yang masuk dalam proses kepailitan.

“Kita harapkan pihak kurator dan masyarakat bisa duduk bersama. Pemerintah setempat juga harus memfasilitasi dengan cara-cara yang baik, sehingga kepentingan masyarakat maupun hak-hak yang menjadi tanggung jawab kurator bisa menemukan titik temu,” jelasnya.

Ia juga menyoroti belum tersampaikannya Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pencabutan perizinan kepada pihak kurator maupun pengadilan.

Padahal, dokumen tersebut dinilai penting sebagai bahan pertimbangan dalam memastikan legalitas aktivitas perkebunan di atas lahan yang dipersoalkan.

Ia menegaskan, apabila perizinan memang telah dicabut dan tidak lagi berlaku, maka aktivitas perkebunan tidak semestinya tetap berjalan.

DPRD pun mendorong agar SK Bupati tersebut disampaikan kepada pihak kurator dan menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian di pengadilan.

“Ketika SK Bupati tentang pencabutan perizinan itu sudah disampaikan kepada kurator dan masuk ke pengadilan, tentu menjadi bahan penting. Sebab, kalau perizinannya sudah tidak ada, berarti tidak boleh lagi ada aktivitas perkebunan di atas lahan tersebut. Itu salah satu poin yang kami pastikan dalam rapat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Benua Puhun, Ardinansyah, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kukar yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Ia menyebut persoalan lahan eks Kalpataru di wilayahnya sudah berlangsung cukup lama, bahkan sejak 2010.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan kepastian hukum melalui pencabutan HGU. Pasalnya, menurut Ardinansyah, masyarakat di Desa Benua Puhun merasa belum pernah mendapatkan penyelesaian terkait pembebasan lahan maupun kompensasi atas tanah yang digunakan.

“Di tempat kami tidak ada yang namanya ganti rugi tanah, tali asih, maupun nota kesepahaman dengan masyarakat. Kami juga memiliki bukti terkait persoalan tersebut. Karena itu, harapan kami HGU ini bisa dicabut agar ada kejelasan mengenai hak masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah desa bersama pihak kepolisian juga telah turun langsung ke lapangan untuk mengingatkan pekerja agar menghentikan kegiatan penggarapan di atas lahan yang masih bersengketa. Langkah itu dilakukan karena belum adanya kesepakatan dengan masyarakat setempat.

Ia menilai masyarakat seharusnya mendapatkan hak dan kesempatan untuk mengelola lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Terlebih, terdapat warga yang ingin bercocok tanam, tetapi justru menghadapi persoalan ketika berupaya memperjuangkan hak atas tanahnya.

“Harapan kami, kalau HGU dicabut, lahan tersebut bisa kembali kepada masyarakat. Sebab, warga ingin memanfaatkan tanahnya untuk bercocok tanam, tetapi selama ini justru menghadapi persoalan ketika memperjuangkan hak mereka,” katanya.

Ia mengungkapkan, luas lahan masyarakat Desa Benua Puhun yang terdampak persoalan tersebut diperkirakan mencapai 721 hektare.

Luasan itu menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius agar masyarakat memperoleh kepastian atas tanah yang mereka klaim sebagai haknya.

Ia memastikan pemerintah desa akan terus mengawal perkembangan penyelesaian persoalan tersebut dan mendukung langkah DPRD Kukar dalam memperjuangkan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Kami akan terus menunggu arahan dan tindak lanjut dari Ketua DPRD seperti apa ke depannya. Pada prinsipnya, kami mendukung upaya penyelesaian ini agar masyarakat mendapatkan kembali hak-haknya,” pungkasnya. (Adv/Van)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *