Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD KUTAI KARTANEGARA

Lima Raperda Kukar Ditarget Rampung Desember, Dorong Peningkatan PAD

255
×

Lima Raperda Kukar Ditarget Rampung Desember, Dorong Peningkatan PAD

Share this article
Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap lima Raperda yang dirangkai dengan paparan ketentuan penyusunan pidana dalam peraturan daerah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar. (Van/dutakaltimnews.com)
Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap lima Raperda yang dirangkai dengan paparan ketentuan penyusunan pidana dalam peraturan daerah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar. (Van/dutakaltimnews.com)
Example 468x60

KUKAR: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat diselesaikan sebelum akhir 2026. Kelima regulasi tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan daerah, sekaligus diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembahasan tersebut di bahas dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap lima Raperda yang dirangkai dengan paparan ketentuan penyusunan pidana dalam peraturan daerah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).

raperda2

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan forum konsultasi publik menjadi tahapan penting untuk menyempurnakan lima Raperda yang saat ini tengah dibahas oleh masing-masing panitia khusus (Pansus) DPRD Kukar.

Melalui kegiatan tersebut, berbagai pihak diberikan kesempatan menyampaikan masukan, koreksi, serta pandangan agar rancangan regulasi yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Konsultasi publik ini harapan kita bisa memberikan masukan, memberikan koreksi, dan berdiskusi dalam rangka penyempurnaan Raperda yang saat ini memang tinggal kita finalisasi,” ujarnya.

Ia menyebutkan, lima Raperda tersebut memiliki arti penting bagi daerah. DPRD Kukar berharap seluruh regulasi yang dibahas nantinya dapat memberikan manfaat, khususnya dalam mendukung peningkatan PAD.

Setelah proses pembahasan di tingkat Pansus selesai, rancangan tersebut akan disampaikan ke pemerintah provinsi untuk mendapatkan koreksi dan perbaikan. Selanjutnya, Raperda akan kembali ke DPRD Kukar untuk disahkan menjadi Perda.

“Lima Perda itu sangat dibutuhkan oleh daerah dan kita pastikan bahwa Perda tersebut bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Targetnya bulan Desember ini selesai, sehingga sebelum akhir tahun sudah disetujui,” jelasnya.

Dalam penyempurnaan regulasi, DPRD Kukar juga melibatkan Kejari Kukar untuk memberikan masukan terkait ketentuan pidana yang dapat dimuat dalam Perda. Keterlibatan kejaksaan dinilai penting agar rumusan sanksi yang dicantumkan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, DPRD Kukar turut mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pembahasan. Sebab, perangkat daerah tersebut memiliki tugas dalam penegakan Perda setelah regulasi ditetapkan.

Ia menilai, selama ini masih terdapat sejumlah Perda yang belum berjalan maksimal karena pengawasan dan penegakan aturan di lapangan belum optimal. Padahal, regulasi yang telah disahkan seharusnya diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan secara konsisten.

Ia berharap Satpol PP dapat menjalankan perannya lebih maksimal, sehingga setiap pelanggaran terhadap Perda dapat ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, penyusunan Perda tidak cukup hanya memperhatikan substansi aturan, tetapi juga harus memastikan adanya mekanisme penegakan hukum yang jelas. Karena itu, sinergi antara DPRD, kejaksaan, dan Satpol PP diperlukan sejak tahap pembahasan hingga implementasi.

“Jangan sampai Perda yang sudah kita setujui dan sahkan tidak ada pengawalan. Banyak pelanggaran di sana-sini, tetapi tidak ada sanksi tegas. Karena itu, Satpol PP juga harus kita libatkan supaya bisa bekerja sama dalam penegakan Perda,” pungkasnya. (Adv/Van)

Example 300250
Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *