KUKAR: Harapan masyarakat terhadap penyelesaian pembangunan Jembatan Sebulu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih harus menunggu. Proyek yang dinilai strategis untuk mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat tersebut masih menghadapi persoalan anggaran.
Kondisi itu mendapat perhatian Ketua DPC Partai Gerindra Kukar, Alif Turiadi. Ia meminta pemerintah daerah bersama DPRD Kukar menjadikan proyek yang sudah berjalan sebagai prioritas sebelum membuka pembangunan proyek baru.
Menurut Alif, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menghasilkan kesepakatan yang jelas mengenai skala prioritas pembangunan. Dengan begitu, proyek yang telah menghabiskan anggaran tidak berakhir terbengkalai.
“Pada saat pembahasan APBD, kita harapkan ada poin-poin kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Di dalam kesepakatan itu tentu harus ada skala prioritas, sehingga tidak ada lagi proyek-proyek yang mangkrak,” kata Alif Selasa (18/8/2026).
Ia menilai penyelesaian proyek yang sudah dikerjakan sebagian lebih penting dibandingkan memulai proyek baru. Sebab, pembangunan yang tidak segera diselesaikan berpotensi menjadi pemborosan anggaran dan belum memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Kalau sudah separuh jalan, kami mendorong pemerintah, baik DPRD maupun Bupati, duduk bersama untuk segera menuntaskan proyek-proyek yang separuh jalan. Proyek baru sebaiknya ditunda dulu kalau proyek lama belum selesai,” tegasnya.
Jembatan Sebulu menjadi salah satu proyek yang menurut Alif perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan Jembatan Sepatin yang dinilai memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat.
“Jembatan Sebulu kemudian Jembatan Sepatin itu menjadi urat nadi ekonomi dan menyangkut hajat hidup masyarakat. Jadi saya minta agar ini disampaikan kepada Pak Bupati untuk menjadi skala prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Sebulu masih menghadapi keterbatasan anggaran. Rencana pekerjaan yang sebelumnya disiapkan tahun ini mencakup pembangunan jembatan pendekat dengan bentang sekitar 30 hingga 35 meter.
“Kalau tahun ini, yang dikerjakan masih jembatan pendekatnya, kurang lebih bentangnya 30 sampai 35 meter. Di sana sudah ada abutmen yang dipasang,” jelas Linda.
Namun, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp9 miliar. Anggaran tersebut pada dasarnya hanya mencukupi untuk pekerjaan pemasangan girder baja pada bagian jembatan yang telah direncanakan.
Persoalannya, hingga kini dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kegiatan tersebut belum tersedia. Pembangunan jembatan juga terdampak efisiensi dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Kami masih menunggu penetapan perubahan. Kalau sesuai dengan RKPD perubahan, kegiatan itu tidak dilaksanakan tahun ini karena tidak ada anggarannya,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, faktor waktu juga menjadi kendala. Pengadaan girder harus dilakukan dari luar Pulau Kalimantan, kemudian dilanjutkan dengan proses pengiriman, pemasangan, hingga pekerjaan lanjutan pada struktur jembatan.
“Kalau dengan waktu yang ada sekarang sebenarnya sudah tidak mencukupi. Kita harus melakukan pengadaan girder yang didatangkan dari luar Pulau Kalimantan, kemudian dikirim, dipasang, dan dilanjutkan dengan pekerjaan lainnya,” katanya.
Linda mengungkapkan, dalam pembahasan perubahan RKPD bersama Bappeda pada awal Agustus 2026, kegiatan tersebut telah masuk dalam efisiensi.
“Terakhir kami bahas dengan Bappeda sekitar 7 Agustus. Kegiatan itu sudah diefisiensi dan tidak dilaksanakan untuk jembatan tersebut,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan penyelesaian Jembatan Sebulu secara keseluruhan memang tidak dapat dilakukan hanya dalam satu tahun anggaran. Sebab, bagian utama berupa bentang tengah jembatan yang berada di atas sungai masih belum dikerjakan.
Bentang tengah tersebut memiliki panjang sekitar 270 meter. Ditambah jembatan pendekat di sisi kiri dan kanan, total struktur jembatan di atas sungai mencapai sekitar 470 meter.
“Jembatan baru bisa fungsional kalau bentang tengahnya sudah terpasang. Bentang tengah itu tidak bisa dikerjakan dalam satu tahun anggaran. Secara teknis, minimal membutuhkan lebih dari satu tahun dan harus dilakukan secara multiyears,” jelas Linda.
Di luar struktur jembatan, masih terdapat jalan pendekat dengan panjang sekitar 1,5 kilometer. Karena itu, penyelesaian keseluruhan proyek sangat bergantung pada kesiapan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.
“Kami ini OPD teknis, tugas kami melaksanakan. Kapan pemerintah daerah siap, itu yang menentukan kapan pekerjaan bisa dilanjutkan,” pungkasnya. (and)
