KUKAR: Pemerintah pusat menyiapkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram bagi masyarakat pada periode Oktober hingga Desember 2026. Namun, pelaksanaan program tersebut di daerah masih menunggu petunjuk teknis dan pemutakhiran data dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Kartanegara (Kukar), Muhamad Japar, menyambut positif rencana bantuan tersebut. Menurutnya, program bantuan pangan dapat membantu masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima manfaat.
Meski demikian, Japar menegaskan, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu mengetahui mekanisme penyaluran serta dasar data penerima yang digunakan pemerintah pusat.
“Program ini sangat baik. Cuma kita melihat datanya dulu dari kedua kementerian, baik dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun Kementerian Sosial,” kata Japar Sabtu (3/10/2026).
Ia menjelaskan, program bantuan yang berasal dari pemerintah pusat umumnya memiliki mekanisme penyaluran berjenjang hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Japar mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima instruksi teknis secara lengkap terkait pelaksanaan bantuan beras tersebut di Kabupaten Kukar.
“Kita belum tahu nanti bentuk sosialisasinya seperti apa, petunjuk dari pusat seperti apa, dan melihatnya dari sisi mana. Jadi kita masih menunggu instruksi dari pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menyiapkan sejumlah program bantuan bagi masyarakat pada kuartal IV 2026 dengan total anggaran sekitar Rp31 triliun.
Salah satunya berupa bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Bantuan tersebut akan disalurkan sekaligus kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4.
Pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp17,5 triliun untuk program bantuan pangan tersebut.
Bagi pemerintah daerah, kejelasan data penerima dan petunjuk teknis menjadi bagian penting agar pelaksanaan bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan serta tepat sasaran. (and)
