KUKAR: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan keputusan melakukan walk out dari Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 bukan merupakan bentuk penolakan terhadap pemerintah daerah.
Langkah tersebut diambil agar fraksi memiliki waktu untuk melakukan pembahasan dan pendalaman secara internal.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Andi Faisal, mengatakan APBD 2027 merupakan dokumen yang sangat strategis karena akan dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Oleh sebab itu, pihaknya memilih tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
“Kami ingin merapatkan kembali secara internal. Tahun 2027 merupakan tahun yang cukup pelik, sehingga kami memilih membahasnya secara lebih hati-hati agar hasilnya benar-benar maksimal. Ada sejumlah agenda besar yang harus dicermati, termasuk persoalan pegawai dan berbagai kebutuhan anggaran lainnya,” ujar Andi Faisal usai rapat paripurna DPRD Kukar, Selasa (27/7/2026).
Menurut Andi, masyarakat tidak perlu menafsirkan keputusan tersebut sebagai sikap politik yang berseberangan dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tetap berkomitmen mendukung program pembangunan Kukar Idaman Terbaik.
“Jangan berpikir negatif dulu. PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintah daerah dan program Kukar Idaman Terbaik. Namun, kami ingin memastikan perencanaan anggaran 2027 benar-benar matang agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Ia menjelaskan kondisi fiskal daerah yang diperkirakan semakin ketat pada tahun depan menjadi salah satu alasan perlunya pembahasan lebih mendalam. Fraksi PDI Perjuangan, tengah menyiapkan sejumlah masukan dan alternatif yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan dokumen KUA-PPAS.
“Kami berharap bisa memberikan desain atau formulasi yang lebih baik. Nanti hasil pembahasan internal akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan saran dari Fraksi PDI Perjuangan dapat menjadi bahan pertimbangan,” ucapnya.
Andi mengungkapkan dokumen KUA-PPAS 2027 baru diterima sesaat sebelum rapat paripurna berlangsung. Karena itu, tim ahli bersama anggota fraksi masih memerlukan waktu untuk melakukan telaah terhadap sejumlah substansi yang dinilai perlu didiskusikan lebih lanjut.
“Dokumennya baru kami terima tadi. Tim ahli juga masih mengoreksi beberapa poin yang perlu didalami. Atas dasar masukan dari internal fraksi dan arahan partai, kami sepakat melakukan pembahasan terlebih dahulu sebelum menyampaikan sikap resmi,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai bagian dokumen yang dinilai belum sinkron, Andi belum bersedia membeberkannya kepada publik. Menurutnya, pembahasan masih berlangsung sehingga belum tepat disampaikan sebelum melalui pembahasan internal secara menyeluruh.
“Saya belum bisa menyampaikan bagian mana yang belum sinkron karena kami baru menerima dokumen tersebut. Kami akan melakukan koreksi dan pembahasan lebih dahulu agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kajian yang matang,” tutupnya. (and)
