BALIKPAPAN: Mengantisipasi rencana aksi unjuk rasa di sejumlah titik, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menyiapkan kekuatan besar dengan pendekatan berbeda. Sebanyak 1.900 personel gabungan diterjunkan, dengan penekanan pada pengamanan humanis dan pelayanan kepada masyarakat.
Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, menegaskan bahwa strategi pengamanan kali ini tidak lagi berorientasi pada pendekatan represif, melainkan mengedepankan perlindungan terhadap hak demokrasi warga.
“Sekitar 1.900 lebih jumlah personel yang kita libatkan terdiri dari internal kepolisian, TNI, Satpol PP, serta unsur terkait lainnya,” jelas Endar, Kamis (16/4/2026).
Dua lokasi utama yang menjadi pusat perhatian pengamanan yakni Kantor DPD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Selain itu, aparat juga akan mengamankan akses jalan dan fasilitas umum di sekitar titik aksi, guna memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar.
Menurut Endar, unjuk rasa merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, aparat diminta hadir sebagai pelayan, bukan sebagai pihak yang berhadapan dengan massa.
“Paradigma pengamanan unjuk rasa saat ini bukan seperti yang lalu-lalu. Masyarakat jangan melihat kami sebagai musuh, karena kami justru melayani kegiatan tersebut,” terangnya.
Meski mengedepankan pendekatan persuasif, kepolisian tetap mengingatkan potensi kerawanan dalam aksi yang melibatkan massa besar. Ia menilai kondisi psikologis massa kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memicu situasi tidak kondusif.
“Kami minta peserta bisa menjaga diri dan memfilter setiap ajakan atau informasi. Aksi yang melibatkan banyak pihak ini rawan disusupi kepentingan negatif,” ujarnya.
Selain pengamanan fisik di lapangan, Polda Kaltim juga mengintensifkan patroli siber guna memantau arus informasi di media sosial. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang berpotensi memicu keresahan publik.
“Saat ini media sosial sangat strategis dalam membentuk persepsi publik. Jika informasi yang beredar tidak benar, bisa berdampak pada stabilitas sosial,” kata Endar.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta melakukan verifikasi sebelum mempercayainya.
Hingga saat ini, situasi keamanan di Kalimantan Timur disebut masih dalam kondisi kondusif. Kepolisian berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjaga stabilitas tersebut.
“Kondisi Kalimantan Timur secara umum damai dan tertib. Mari kita jaga bersama agar tidak terganggu oleh hal-hal kecil yang bisa merusak stabilitas,” ucapnya.(las)
