KUKAR: Puluhan massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (2/4/2026). Aksi tersebut menyuarakan dua tuntutan utama terkait pembangunan infrastruktur dan aktivitas truk hauling di jalan umum.
Koordinator lapangan aksi, Ibnu Sayyaf Sabilil Haq, menyampaikan kekecewaan karena Bupati Kukar tidak dapat menemui massa aksi secara langsung. Ia menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan yang dinilai belum merata, terutama di wilayah hulu dan desa-desa yang masih tertinggal.
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak dan berlubang telah menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas, sehingga perbaikan dinilai mendesak. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya perawatan dan pengelolaan fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
“Pemerintah jangan hanya fokus pada pembangunan, tetapi juga harus memperhatikan perawatan fasilitas yang ada,” ujarnya.
Selain isu infrastruktur, massa aksi juga menyinggung ketimpangan di sektor pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang dinilai masih belum merata dari segi fasilitas.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah untuk menertibkan aktivitas truk hauling yang menggunakan jalan umum secara tidak semestinya, karena dinilai mempercepat kerusakan jalan dan merugikan masyarakat.
Ibnu menambahkan, pihaknya telah mengirimkan surat permohonan audiensi sejak Selasa (31/3/2026), namun hingga aksi berlangsung belum mendapatkan kepastian jadwal pertemuan. Hal ini menjadi catatan karena setiap aksi yang dilakukan dinilai selalu berujung pada ketidakjelasan.
Ke depan, mahasiswa berencana kembali mengirimkan surat audiensi dalam dua hingga tiga hari ke depan, serta mempertimbangkan aksi lanjutan agar dapat bertemu langsung dengan Bupati Kukar.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kukar yang diwakili Kabag Tata Pemerintahan, Yani Wardhana, menyampaikan apresiasi atas aksi mahasiswa yang dinilai sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa Bupati tidak dapat hadir karena sedang berada di Jakarta untuk memperjuangkan program-program daerah dalam visi “Kukar Idaman Terbaik”, termasuk terkait penganggaran dari pemerintah pusat.
“Kami merasa terbantu dengan adanya mahasiswa yang ikut mengawal pembangunan. Ini menjadi bagian dari evaluasi bagi pemerintah,” ujarnya.
Terkait dinamika aksi, termasuk upaya massa yang sempat mencoba masuk ke ruang bupati, Yani menilai hal tersebut masih dalam batas wajar selama tidak bersifat anarkis. Kehadiran aparat keamanan, menurutnya, merupakan bagian dari prosedur untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Ia juga menyarankan agar ke depan mahasiswa dapat menempuh jalur dialog melalui penjadwalan resmi, sehingga penyampaian aspirasi bisa lebih efektif.
Mengenai tuntutan pembangunan infrastruktur yang dinilai belum merata, Yani menegaskan bahwa pemerintah daerah telah memasukkan seluruh wilayah dalam program pembangunan, yang tercakup dalam 17 program dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Kalau kondisi keuangan daerah lebih baik, tentu pembangunan bisa berjalan lebih optimal,” tutupnya. (*van)
