KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggulirkan Program Da’i Masuk Desa sebagai bagian dari penguatan pelayanan keagamaan di tingkat desa. Melalui pelaksanaan Seleksi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Da’i Angkatan VI Tahun 2026, pemerintah menargetkan 50 da’i dan da’iyah siap diberangkatkan untuk memperkuat syiar Islam di wilayah-wilayah yang masih kekurangan pendamping.
Kegiatan resmi dibuka pada Rabu (26/11/2025) di Sekretariat LPTQ Kukar. Tahun ini, antusiasme peserta cukup tinggi dengan keikutsertaan perwakilan dari berbagai kecamatan yang menjadi sasaran pengisian kebutuhan da’i.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian rutin tahunan dalam program pengiriman da’i.
“Agenda hari ini terkait dengan seleksi dan bimbingan teknis untuk Program Da’i Masuk Desa angkatan kali ini,” ujarnya.
Jumlah peserta yang mengikuti tahapan seleksi mencapai 51 orang dari 15 kecamatan, para peserta diharapkan dapat menjawab kebutuhan desa-desa yang masih belum memiliki pendamping keagamaan.
Dendy mengungkapkan bahwa tidak semua desa berhasil mengirim calon da’i karena masih terkendala kesiapan SDM di tingkat lokal.
Pemerintah menargetkan 50 peserta dapat dinyatakan lulus seleksi dan langsung kembali ditempatkan di desa asal. Mekanisme penempatannya pun sudah diatur secara proporsional.
“Misalnya, jika sebuah desa mengirim tiga peserta dan dua di antaranya lulus, maka dua orang tersebut ditugaskan kembali ke desa asal mereka,” jelasnya.
Berdasarkan pemetaan terakhir, masih terdapat sekitar 40 desa di Kukar yang belum memiliki da’i. Beberapa di antaranya berada di kawasan yang membutuhkan pendekatan berbeda, seperti Kecamatan Tabang dan wilayah tertentu di Kota Bangun Darat yang memiliki karakteristik masyarakat majemuk.
Melalui seleksi dan Bimtek ini, Pemkab Kukar berharap kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara bertahap. Peserta yang memiliki kedekatan domisili dengan desa-desa kosong diharapkan mampu mengisi kekosongan sekaligus memperkuat pembinaan umat.
Materi seleksi tahun ini menitikberatkan pada tiga kompetensi inti yang dinilai oleh tim gabungan dari unsur MUI, NU, Muhammadiyah, DMI, dan Kementerian Agama.
“Penilaian dilakukan secara objektif sesuai standar yang telah ditetapkan, dan seluruh hasil seleksi akan disampaikan kepada pemerintah daerah,” pungkasnya. (*van)
