BALIKPAPAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menegaskan bahwa setiap aktivitas pembangunan skala besar harus berjalan, seiring dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan warga.
Teguran ini disampaikan setelah muncul keluhan masyarakat terkait banjir yang diduga dipicu aktivitas pematangan lahan oleh Bizhub Kariangau di Balikpapan Utara.
Tidak hanya menyoroti persoalan teknis, Pemkot mengambil angle yang lebih fundamental, pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup warga.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan pihaknya menerima laporan bahwa aliran air dari area proyek mengarah ke kawasan permukiman. Sedikitnya 3 RT atau sekitar 600 kepala keluarga merasakan dampak limpasan air tersebut.
“Sebagian air dari area pematangan lahan mengalir ke permukiman warga,” ujar Bagus saat turun langsung menerima laporan warga, Rabu (26/11/2025).
Meski Bizhub masih dalam proses penyelesaian site plan, Pemkot mewanti-wanti agar pembangunan fasilitas pengendali banjir tidak menunggu proses administrasi selesai. “Kalau titik koordinat bangunan pengendali banjirnya sudah jelas, sebaiknya langsung dikerjakan. Tidak perlu menunggu set plan selesai,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Balikpapan saat peninjauan didampingi Asisten II, Kepala DPU, Kepala DPPR, Lurah dan instansi terkait lainnya.
Instruksi juga diberikan kepada DPPR dan OPD teknis untuk mempercepat persetujuan dokumen, sementara lurah diminta memastikan pengawasan kegiatan di lapangan berjalan lebih ketat.
Bizhub disebut berencana menurunkan alat berat dalam tiga hari ke depan. Pemerintah meminta agar pembatas saluran dibuat terlebih dahulu untuk mencegah limpasan air memasuki rumah warga.
Bagus turut menyoroti keselamatan warga, terutama anak-anak. Kolam retensi yang sedang dibangun perusahaan diminta segera dipasangi pagar pengaman. “Kami tidak ingin kejadian banjir beberapa minggu lalu terulang. Kolam retensi juga harus diberi pagar, jangan sampai jadi tempat bermain anak-anak,” jelasnya.
Perwakilan Bizhub Kariangau, Handi, menyampaikan bahwa perusahaan sudah memberikan bantuan kepada warga melaui Ketua RT setempat.
Ia juga menyatakan kesediaannya memenuhi permintaan Pemkot.“Kami menerima masukan dari Bapak Wakil Wali Kota, termasuk mempercepat pembangunan pengendali banjir dan memasang pagar pengaman di kolam retensi,” ujarnya.
Kasus ini kembali menegaskan bahwa setiap proyek strategis di Balikpapan harus mempertimbangkan risiko lingkungan sejak awal. Pemkot menekankan pentingnya keseimbangan antara investasi dan keselamatan masyarakat.
Pengawasan ketat dan percepatan pembangunan fasilitas mitigasi, pemerintah berharap persoalan banjir tidak berulang dan warga dapat kembali merasa aman di lingkungannya.(las)
