BALIKPAPAN: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), aparatur berbasis kompetensi menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi profesional, berintegritas, dan berkelas dunia.
Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Badan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, pada hari Kamis, 13 November 2025.
Kegiatan mengusung tema “Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi sebagai Komponen Utama dalam Penerapan Sistem Merit.”
Dalam sambutannya, Wiyagus menekankan bahwa arah pembangunan nasional ke depan menempatkan penguatan SDM, sebagai pondasi menuju Visi Indonesia Emas 2045 yakni bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global.
“Pengembangan SDM menjadi fokus utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat karakter dan daya saing bangsa,” ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2024 mencapai 75,02, naik dari 74,39 di tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Namun, Wiyagus menilai peningkatan kualitas manusia Indonesia harus terus dipacu agar mampu bersaing di tingkat global.
Ia juga mengutip laporan Institute for Management Development (IMD) 2024, yang menunjukkan posisi daya saing Indonesia naik tujuh peringkat menjadi urutan ke-27 dari 67 negara. Meski begitu, ia menilai bahwa kualitas birokrasi dan infrastruktur aparatur masih perlu diperkuat.
“Kita harus memperbaiki tata kelola birokrasi agar semakin efisien, adaptif, dan berintegritas. ASN adalah motor perubahan yang menentukan arah kemajuan bangsa,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus turut menyoroti pentingnya integritas dan budaya antikorupsi di kalangan aparatur. Berdasarkan laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 mencapai skor 37, naik dari tahun sebelumnya.
“Meski ada peningkatan, kita masih perlu memperkuat budaya integritas. ASN harus memiliki profesionalisme, semangat melayani, dan integritas sebagai dasar etika kerja,” katanya.
Wiyagus juga menyinggung peran strategis Kalimantan Timur, sebagai pusat transformasi pemerintahan nasional dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). “IKN bukan hanya pemindahan pusat pemerintahan, tapi simbol transformasi birokrasi menuju sistem yang modern, adaptif, dan berbasis digital. ASN di Kaltim harus menjadi pelopor perubahan itu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan pola pembinaan aparatur dengan karakter generasi muda. “Teknologi tidak menggantikan manusia, tetapi mengubah cara bekerja. Karena itu ASN harus adaptif dan menguasai digitalisasi,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Wiyagus menyampaikan lima penekanan penting dari Menteri Dalam Negeri bagi seluruh kepala daerah dan pejabat pembina kepegawaian (PPK), yakni konsisten dan transparan dalam menerapkan sistem merit berbasis kompetensi; pengisian jabatan harus mempertimbangkan aspek teknis, manajerial, sosial-kultural, dan pemerintahan.
Selanjutnya, sekretaris daerah wajib membantu kepala daerah menciptakan sistem pengembangan SDM berkelanjutan. ASN berprestasi perlu dikembangkan melalui manajemen talenta agar menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan sinergi pusat dan daerah harus diperkuat dalam kebijakan serta alokasi anggaran peningkatan kapasitas ASN.
“Dengan semangat integritas dan profesionalisme, kita wujudkan birokrasi yang kompeten, melayani, dan berkelas dunia menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono, menegaskan bahwa pembangunan bangsa yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui penguatan SDM aparatur yang unggul dan berintegritas.
“Aparatur negara harus menjadi pelayan publik yang berkompetensi, beretika, dan berinovasi. SDM yang unggul adalah kunci keberhasilan reformasi birokrasi serta fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Sugeng menambahkan, pengembangan SDM aparatur harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui penerapan sistem merit yang objektif, transparan, dan akuntabel. “Kami di BPSDM Kemendagri terus meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan berbasis kompetensi, pembinaan kepemimpinan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan manusia tidak hanya berbicara soal kemampuan teknis, tetapi juga karakter, etika, dan komitmen moral. “Integritas adalah harga mati. Aparatur yang berintegritas akan menjadi motor birokrasi yang bersih dan melayani,” ujarnya menambahkan.
Sugeng mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam peningkatan kualitas SDM, terutama di tengah momentum pembangunan IKN. “Kaltim kini menjadi laboratorium besar bagi lahirnya ASN unggul dan berkarakter. Proyek strategis nasional seperti IKN menuntut aparatur yang tangguh, adaptif, dan berwawasan global,” tuturnya.
Menutup arahannya, Sugeng berpesan agar setiap aparatur terus menumbuhkan semangat belajar dan pengabdian. “Bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh kekayaan alam, tetapi oleh manusia yang bekerja dengan hati dan cinta pada negeri,” ucapnya penuh semangat.(las)
