KUKAR: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketertiban dan keindahan kawasan pasar yang kini telah dibangun dengan lebih baik, baik dari sisi fasilitas maupun infrastruktur jalan.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kukar, Rasidi, menyampaikan bahwa meski kondisi pasar sudah tertata dan akses jalan semakin lebar, pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (trantibum) tetap harus dilakukan secara konsisten agar kawasan tersebut tidak kembali semrawut.
“Pasar sudah bagus, jalannya juga sudah besar. Minimal dari Satpol PP tetap melakukan pengawalan ketertiban dan perataan kota supaya lebih rapi dan tidak lagi bebas seperti sebelumnya,” ujarnya, Kamis (1/1/2026).
Ia menjelaskan, penataan dan pengawasan rutin di lapangan menjadi tanggung jawab Bidang Trantibum Satpol PP. Sementara itu, pihaknya akan bertindak apabila ditemukan pelanggaran yang memerlukan tindakan penegakan hukum.
“Kalau di kami sifatnya tindakan. Kalau ada pelanggaran dan perlu penindakan, baru kami turun,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan pasar yang telah menelan anggaran besar akan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan pengawasan di sekitarnya. Tanpa penjagaan, kawasan pasar dikhawatirkan kembali kumuh akibat aktivitas pedagang yang tidak tertib.
“Sayang kalau pasar sudah dibangun bagus-bagus tapi tidak dijaga. Kalau kumuh lagi, percuma pembangunannya,” tegasnya.
Selain itu, ia mengungkapkan adanya rencana pelebaran jalan lanjutan di sekitar kawasan pasar yang akan menyambung dengan ruas jalan lain. Proyek tersebut disebut akan memperkuat upaya penataan kawasan agar semakin tertib dan nyaman.
“Informasinya dari Dinas PU, jalan di sekitar pasar akan dilebarkan lagi. Mudah-mudahan dengan itu semuanya mulai tertib dan tidak lagi berjualan di area kumuh,” katanya.
Meski demikian, Satpol PP Kukar masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bupati dan Wakil Bupati Kukar terkait pola penertiban ke depan. Ia menegaskan bahwa meskipun penertiban merupakan tugas Satpol PP, pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan koordinasi dan perhatian pimpinan daerah.
“Kami tentu menunggu arahan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal eksekusi di lapangan, koordinasi dan arahan pimpinan tetap menjadi perhatian utama,” ungkapnya. (*van)
