KUKAR: Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar Reses Tahap II Masa Sidang III Tahun 2026 di Posyandu 6 SPM Kenanga I, Jalan Panjaitan RT 03, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Jumat (7/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Desman menerima sejumlah masukan dari kader Posyandu dan Kelompok Wanita Tani (KWT), mulai dari belum tersedianya irigasi pertanian hingga keterlambatan pencairan insentif serta biaya operasional kader Posyandu.
Desman mengapresiasi semangat para kader Posyandu dan anggota KWT yang tetap aktif menjalankan tugas meski menghadapi berbagai keterbatasan.
“Saya mengapresiasi semangat ibu-ibu KWT dan kader Posyandu yang tetap terjaga meskipun masih banyak kendala. Salah satunya persoalan pertanian yang belum memiliki irigasi. Seharusnya pemerintah hadir memberikan dukungan sarana agar sektor pertanian bisa berkembang,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan irigasi menjadi persoalan mendesak karena berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti keterlambatan pencairan insentif dan operasional kader Posyandu yang hingga kini disebut belum diterima selama sekitar enam bulan.
“Tuntutan kepada kader Posyandu semakin besar, termasuk dalam upaya pencegahan stunting. Namun insentif dan operasional mereka justru belum direalisasikan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui OPD terkait,” katanya.
Desman berharap pemerintah segera merealisasikan pembayaran insentif tersebut agar tidak mengurangi semangat para kader dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mendorong agar besaran insentif maupun biaya operasional dapat ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya.
“Kalau memungkinkan, tahun depan ada peningkatan insentif maupun operasional bagi kader Posyandu. Mereka telah bekerja dengan penuh dedikasi sehingga sudah sepatutnya mendapat perhatian yang lebih baik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KWT Siliwangi, Seri Herawati, mengatakan kunjungan reses tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan yang menjadi prioritas.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang dihadapi petani adalah belum tersedianya jaringan irigasi di kawasan persawahan RT 72.
“Di RT 72 ada lahan sawah lebih dari 10 hektare yang belum memiliki akses irigasi. Saat musim kemarau petani tidak bisa menanam karena kekurangan air. Ini yang menjadi kendala utama,” ungkap Seri Herawati.
Ia menjelaskan aspirasi mengenai pembangunan irigasi sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan, termasuk kepada anggota legislatif pada periode sebelumnya. Namun hingga kini belum ada realisasi.
Meski demikian, ia mengaku kelompok tani dan KWT tetap mendapat pendampingan dari penyuluh pertanian lapangan (PPL), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta Dinas Pertanian, mulai dari proses penanaman hingga panen.
“Kami tetap dibimbing oleh PPL dan Dinas Pertanian sejak mulai menanam sampai panen. Harapan kami, ke depan persoalan irigasi ini bisa menjadi prioritas agar petani dapat meningkatkan hasil produksi,” pungkasnya. (and)
