KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berencana menyalurkan bantuan sebesar Rp25 juta untuk setiap majelis taklim pada tahun anggaran 2027. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan keagamaan sekaligus memperkuat peran majelis taklim di tengah masyarakat.
Rencana bantuan tersebut masuk dalam 11 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Melalui program ini, pemerintah daerah berharap aktivitas majelis taklim di desa dan kelurahan dapat terus berjalan serta memberikan manfaat bagi kehidupan sosial kemasyarakatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan penyaluran bantuan akan diawali dengan pendataan jumlah majelis taklim yang ada di wilayah Kukar. Data tersebut akan diperoleh melalui Kementerian Agama (Kemenag), kemudian diperiksa kembali sebelum pemerintah menetapkan penerima bantuan.
“Data terhadap jumlah majelis taklim itu biasanya kita dapatkan dari Kemenag. Kemudian, dari data tersebut kita lakukan verifikasi untuk memastikan mereka memang ada dan masih aktif,” ujarnya, Kamis (22/10/2026).
Ia menjelaskan, tahapan verifikasi diperlukan agar bantuan yang disiapkan pemerintah daerah benar-benar diberikan kepada majelis taklim yang memenuhi kriteria. Dengan proses tersebut, penyaluran bantuan diharapkan dapat berjalan tepat sasaran sesuai tujuan program.
Terkait pemanfaatannya, bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung kebutuhan majelis taklim, terutama dalam bentuk insentif. Dukungan ini diharapkan dapat membantu keberlangsungan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing majelis taklim.
“Setelah kita pastikan keberadaan dan keaktifannya melalui verifikasi, baru bantuan itu akan kita salurkan kepada mereka,” jelasnya.
Program ini menjadi salah satu bentuk perhatian Pemkab Kukar terhadap keberadaan majelis taklim sebagai wadah kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat.
Selain mendukung aktivitas keagamaan, keberadaan majelis taklim juga diharapkan mampu memperkuat kebersamaan dan hubungan sosial antarwarga.
Pemkab Kukar akan mengacu pada data yang dihimpun bersama Kemenag sebagai dasar dalam proses verifikasi calon penerima. Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum bantuan direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
Ia berharap rencana bantuan ini dapat memberikan dukungan bagi majelis taklim agar tetap aktif menjalankan kegiatan dan berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.
Ia menegaskan, proses pendataan dan verifikasi menjadi langkah awal untuk memastikan penyaluran bantuan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
“Intinya, kita pastikan terlebih dahulu majelis taklim tersebut benar-benar ada dan aktif, sehingga bantuan yang diberikan nantinya bisa tepat sasaran,” pungkasnya. (Adv/Van)
