KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat konsep pembangunan kawasan perdesaan melalui Program Pengembangan Kawasan Desa Terpadu. Program strategis ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi lintas desa secara terintegrasi, dengan dukungan anggaran hingga Rp100 miliar untuk setiap kawasan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih melakukan sinkronisasi perencanaan bersama Bappeda Kukar. Tahapan awal yang sedang berjalan meliputi penyusunan konsep, analisis kebutuhan, dan penentuan kesiapan desa-desa yang masuk dalam satu kawasan pengembangan.
Menurutnya, seluruh proses perencanaan membutuhkan ketelitian dan penyusunan matang sebelum anggaran dapat direalisasikan.
“Kami masih memperkuat konsep kawasan bersama Bappeda. Termasuk soal anggaran Rp100 miliar per kawasan, itu masih berada dalam tahap penyusunan dan pendistribusian,” jelas Arianto pada Jumat (5/12/2025).
Ia menambahkan bahwa setiap kawasan nantinya akan ditetapkan melalui regulasi, baik berbentuk Perda maupun Perbup, sebagai dasar hukum sebelum program masuk ke tahap pendanaan. Saat ini, Bappeda juga tengah menentukan apakah implementasi dapat dimulai pada 2026 atau tetap melanjutkan pendalaman perencanaan.
Arianto mencontohkan model pengembangan kawasan melalui pemetaan potensi desa dalam satu hamparan wilayah yang saling terhubung. Salah satu contoh yang sedang dikaji adalah kawasan Agrowisata Lestari di Teluk Semayang, di mana tiap desa memiliki karakteristik dan potensi berbeda yang perlu dianalisis secara teknis.
Pemetaan ini mencakup beragam sektor, mulai dari pertanian, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Pemerintah menilai kapasitas produksi, kondisi lahan, hingga kebutuhan sarana prasarana pendukung.
“Analisisnya bisa sangat rinci, termasuk estimasi hasil produksi. Dari situ kita tentukan intervensi yang diperlukan,” tambahnya.
Jika suatu kawasan memiliki potensi wisata, desa-desa yang terlibat akan dipetakan untuk menentukan arah pengembangan, prioritas kebutuhan, hingga peluang peningkatan pendapatan desa. Pendekatan terintegrasi diharapkan menciptakan ekosistem pembangunan yang saling menunjang antardesa.
Arianto juga menegaskan bahwa alokasi Rp100 miliar per kawasan merupakan komitmen pemerintah dan tidak boleh dikurangi. Setiap kebutuhan yang sudah masuk dalam dokumen perencanaan akan dibiayai penuh saat tahap pelaksanaan dimulai.
“Program itu menjadi salah satu upaya Pemkab Kukar memperkuat kemandirian desa, mendorong penguatan ekonomi lokal, dan memastikan pembangunan lebih terukur serta berkelanjutan bagi masyarakat Kukar,” pungkasnya. (*van)
