KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik agar masyarakat tidak harus datang ke pusat pemerintahan di Tenggarong untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini di setiap kecamatan.
Program tersebut tidak dilakukan dengan membangun fasilitas baru, melainkan memaksimalkan pelayanan yang sebelumnya telah tersedia melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, Pemkab Kukar memilih memperkuat fungsi pelayanan yang sudah berjalan di masing-masing kecamatan.
Penguatan dilakukan melalui penambahan jenis layanan sekaligus peningkatan sarana pendukung agar masyarakat memperoleh akses pelayanan yang lebih mudah.
“Jadi sebenarnya kita tidak menambah, tetapi mengoptimalisasi fungsi PATEN yang sudah ada di masing-masing kecamatan dengan meningkatkan jenis layanan yang dimiliki,” katanya, Sabtu (3/10/2026).
Menurutnya, pengembangan MPP Mini juga dibarengi dengan peningkatan infrastruktur. Sejumlah fasilitas seperti komputer, jaringan internet hingga aplikasi pelayanan dipersiapkan agar dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan.
Aulia menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterima Pemkab Kukar, seluruh 20 kecamatan saat ini sudah mampu menjalankan pelayanan melalui konsep MPP Mini.
Meski demikian, jenis layanan yang tersedia belum sepenuhnya seragam karena menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing kecamatan dalam menangani pelayanan secara mandiri.
“Alhamdulillah, laporan yang masuk ke kami, 20 kecamatan sudah bisa melaksanakan. Memang ada variasi layanan, karena tidak semua kecamatan memiliki kemampuan pelayanan yang sama,” ungkapnya.
Ia mencontohkan pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang kini dapat diakses masyarakat tanpa harus datang langsung ke Tenggarong. Pemkab Kukar juga tengah berupaya menyederhanakan sejumlah layanan lain, termasuk pelayanan paspor.
Melalui pola tersebut, masyarakat diharapkan cukup mendatangi kecamatan untuk menyelesaikan tahapan awal pelayanan. Untuk layanan tertentu yang masih membutuhkan proses lanjutan di Tenggarong, warga tidak perlu lagi menjalani seluruh proses dari awal di pusat pemerintahan.
“Contohnya pelayanan NIB tidak harus datang ke Tenggarong. Untuk layanan paspor juga kita coba sederhanakan, sehingga masyarakat datang ke Tenggarong tinggal untuk proses foto saja,” jelasnya.
Aulia menegaskan, pengoperasian MPP Mini bukan program yang hanya berlangsung hingga akhir tahun. Pelayanan tersebut akan terus berjalan karena pelaksananya merupakan aparatur yang memang bertugas di masing-masing kecamatan.
Ia memastikan tidak ada kebutuhan untuk merekrut tenaga tambahan dari luar khusus untuk menjalankan pelayanan tersebut.
Dengan infrastruktur dan aplikasi yang telah dipersiapkan, keberadaan MPP Mini diharapkan menjadi bagian permanen dari upaya Pemkab Kukar mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“MPP ini bukan sampai akhir tahun saja. Pelayanannya jalan terus, karena petugasnya merupakan petugas kecamatan kita sendiri. Infrastruktur dan aplikasinya juga sudah siap,” pungkasnya. (Adv/Van)
