KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Penilaian SPIP Terintegrasi 2025. Kegiatan ini diikuti seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kukar dan dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ahyani Fadianur Diani, Kamis (29/5/2025) di Ruang Serbaguna Dispora Kukar.
Dalam sambutannya, Ahyani menjelaskan bahwa SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Kegiatan ini merupakan bagian dari pendampingan teknis oleh BPKP, yang memberikan arahan langsung kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengisian dokumen SPIP.
“Setiap OPD mengisi kurang lebih 21 dokumen SPIP. Jumlah ini tidak sedikit, sehingga perlu waktu, ketelitian, dan pemahaman yang baik. Karena itu, kegiatan ini sangat penting untuk memastikan seluruh proses pengisian berjalan sesuai standar,” ujar Ahyani.
Demi efektivitas pelaksanaan, peserta dibagi ke dalam tiga kelompok berdasarkan koordinator asisten. Tercatat ada 56 OPD yang mengikuti kegiatan ini, termasuk kecamatan dan kelurahan. Kegiatan akan berlangsung selama tiga hari, yakni Kamis, Jumat, dan Sabtu.
Ahyani menyampaikan bahwa target tahun ini adalah peningkatan nilai SPIP dari tahun sebelumnya.
“Tahun lalu kita belum mencapai nilai 3. Tahun ini minimal harus bisa sampai di angka itu. Karena penilaian SPIP bersifat terintegrasi, maka semua OPD harus bekerja sama dan saling mendukung,” ungkapnya.
Salah satu aspek krusial dalam penilaian SPIP adalah penerapan manajemen risiko. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mendeteksi potensi risiko sejak dini, baik di bidang keuangan, perencanaan, maupun operasional. Untuk memperluas pemahaman, setiap OPD diwajibkan mengirimkan minimal tiga hingga lima orang peserta.
“Jangan sampai hanya satu orang saja yang paham. Kita ingin pengetahuan ini disebarluaskan agar pengisian dokumen tidak bergantung pada satu admin saja,” tegas Ahyani.
Hari pertama difokuskan pada OPD yang berada di bawah koordinasi Asisten I, sebanyak 20 OPD. Hari kedua akan melibatkan 20 OPD berikutnya, dan sisanya akan dijadwalkan pada hari ketiga.
Sementara itu, terkait penilaian lomba kelurahan, Ahyani menyebut pelaksanaannya masih ditunda dan akan dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan SPIP ini selesai.
“Dengan pelaksanaan pendampingan ini, Pemkab Kukar berharap dapat mewujudkan sistem pengendalian internal yang semakin matang dan terstandar, sehingga mendukung tercapainya pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.” ungkapnya (Adv/dk)
