KUKAR : Proyek pembangunan Jembatan Sebulu di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berjalan. Jembatan yang mulai dibangun pada tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi akses vital antar wilayah serta meningkatkan konektivitas dan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
Jembatan Sebulu menjadi penantian masyarakat Sebulu, keberadaan jembatan diyakini akan memberikan dampak terhadap kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kukar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) terus berupaya mempercepat proses pembangunan. Namun, berbagai kendala, khususnya terkait perizinan dan anggaran, menjadi tantangan tersendiri yang menghambat penyelesaian proyek strategis ini.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti mengungkapkan bahwa proyek Jembatan Sebulu hingga kini masih menunggu sejumlah perizinan dari instansi pusat. Beberapa di antaranya adalah Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Wilayah Muara (BWM), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Dinas Perhubungan (Dishub).
“Izin dari BWS harus diakses melalui sistem SOSU. Tapi karena sistem ini belum sepenuhnya online, kami mengalami kesulitan dalam proses aksesnya. Beberapa kali percobaan juga belum berhasil,” ungkap Linda saat ditemui pada Jumat (20/6/2025).
Sementara itu, perizinan dari KSOP yang telah diajukan sejak tahun lalu, juga belum menunjukkan perkembangan signifikan. Linda menyebut, peninjauan lapangan sebenarnya sudah dilakukan bersama Perusahaan Daerah (Perusda), namun hingga kini masih menunggu kejelasan lanjutan.
“Izin penggunaan sungai dan dari Dishub juga masih dalam proses. Mudah-mudahan seluruh izin ini bisa rampung tahun ini agar tidak lagi menghambat progres,” tambahnya.
Di sisi lain, pembangunan jalan pendekat ke arah jembatan juga tengah berlangsung. Secara fisik, pengerjaan sudah dimulai, namun masih terkendala proses pembebasan lahan. Jalan pendekat ini memiliki panjang sekitar 2,1 kilometer, dimulai dari arah Jembatan 10 hingga pertigaan dekat masjid.
“Kami sudah mulai pengukuran peta bidang dan appraisal harga tanah. Namun, belum bisa dipastikan apakah anggaran pembebasan lahan yang disediakan tahun ini akan mencukupi,” ujar Linda.
Pada tahun anggaran 2025, Dinas PU Kukar hanya mengalokasikan dana sebesar Rp183 miliar. Dana ini difokuskan untuk pembangunan tiang pancang dan melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai tahun sebelumnya. Sayangnya, pembangunan saat ini baru menyasar sisi pendekat dari arah Sebulu ke arah kawasan Modern, belum mencakup seluruh trase jembatan.
“Kalau dilihat dari total kebutuhan, estimasi anggaran menyeluruh untuk menyelesaikan proyek ini mencapai sekitar Rp400 miliar. Kami berharap bisa menuntaskannya tahun depan, tentu dengan catatan dana tersedia,” jelas Linda.
Mengantisipasi kendala waktu dan anggaran, ia berpandangan agar proyek ini dijalankan dengan skema multiyears. Terutama karena pengerjaan bentang tengah jembatan diprediksi membutuhkan waktu paling tidak dua hingga tiga tahun.
“Kami siap melanjutkan pembangunan. Tapi memang sangat bergantung pada kelengkapan perizinan dan kepastian pendanaan,” tutupnya. (Adv/dk)
