BALIKPAPAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan memperkuat langkah mitigasi dan pemetaan ulang wilayah rawan bencana setelah terjadinya longsor di RT 60 Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, pada Minggu dini hari (19/10/2025).
Insiden yang menewaskan ibu dan anak itu menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat, untuk lebih waspada terhadap potensi bencana di daerah dengan kontur tanah labil.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan, Pemkot tidak hanya menyalurkan bantuan kepada korban, tetapi juga menjadikan kejadian ini sebagai momentum, untuk memperkuat sistem peringatan dini dan tata ruang kota berbasis mitigasi bencana.
“Setiap kali ada apel atau coffee morning, kami selalu ingatkan warga agar waspada jika rumahnya berada di kawasan rawan longsor. Tapi ke depan, sosialisasi dan tindakan pencegahan akan lebih kita galakkan melalui lurah dan RT,” ujarnya saat meninjau lokasi longsor, pada hari Senin, 20 Oktober 2025.
Menurut Bagus, pemerintah akan meninjau kembali penataan kawasan pemukiman yang berada di tebing atau lereng curam. Relokasi menjadi salah satu opsi yang kini tengah dikaji, dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan dan kesiapan fasilitas seperti Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang bisa menjadi hunian sementara bagi warga terdampak.
“Kami sedang mencari solusi terbaik. Kalau memungkinkan direlokasi, tentu kami akan bantu. Ada beberapa unit kosong di Rusunawa Somber yang bisa dipakai sementara waktu,” terangnya.
Meski begitu, pemerintah tetap berupaya agar setiap keputusan mempertimbangkan kondisi sosial warga. “Kami paham ada yang masih ingin bertahan karena dekat keluarga atau tempat kerja. Karena itu, kami tetap berikan opsi dan bantuan sementara sambil memastikan hak-hak mereka diproses,” tambahnya.
Bagus menegaskan, Pemkot juga telah meminta BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan kajian teknis terhadap kondisi tanah dan drainase di kawasan Muara Rapak. Hal ini penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
“Dinas PU sudah turun langsung meninjau kondisi tanah dan aliran air di lokasi. Hasilnya nanti akan jadi bahan pembahasan lintas OPD untuk menentukan langkah penanganan jangka panjang,” ungkapnya.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah, aparat wilayah, dan masyarakat sangat penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. “RT, lurah, camat, dan BPBD harus terus aktif memberi edukasi dan memantau tanda-tanda bahaya di lingkungan masing-masing. Kita ingin Balikpapan menjadi kota yang tangguh terhadap bencana,” tegasnya.
Bagus menambahkan, meski Balikpapan dikenal sebagai kota industri dan jasa, kondisi geografisnya yang berbukit menjadikannya rentan terhadap tanah longsor, banjir, dan pergerakan tanah. Karena itu, penataan wilayah dan disiplin warga terhadap aturan mendirikan bangunan menjadi kunci pencegahan.
“Kita berharap masyarakat sadar bahwa keselamatan harus diutamakan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan warga,” pungkasnya.(las)
