BALIKPAPAN: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, menyoroti lambatnya perkembangan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Balikpapan. Dari 68 target SPPG, baru 10 yang terealisasi.
“Perkembangannya sangat lambat. Tahapannya masih panjang, mulai dari persiapan, survei, pembangunan, hingga operasional. Oleh karena itu, kami minta dibentuk tim khusus untuk mempercepat prosesnya,” ujar Yahya dalam kunjungannya ke Balikpapan, di Auditorium Balai Kota, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, salah satu kendala lambatnya realisasi adalah jumlah verifikator yang terbatas. Padahal, jika status bisa segera naik dari persiapan ke verifikasi, proses pembangunan bisa dipercepat. “Kalau relokasi seharusnya lebih cepat, bukan bangun baru. Kalau sistem diperbaiki dan verifikator ditambah, target bisa tercapai,” tegasnya.
Ia menargetkan proses verifikasi bisa rampung pada Oktober 2025. Sebagai fungsi pengawasan, DPR RI siap mengusulkan penambahan tenaga verifikator agar percepatan bisa dilakukan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa pemerintah kota mendukung penuh upaya percepatan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi agenda nasional.
“Kami sedang menyusun Satgas MBG untuk percepatan akselerasi. Pemkot juga sudah berkoordinasi dengan BGN Balikpapan untuk memastikan kekurangan SPPG bisa segera dipenuhi. Mudah-mudahan hasil pertemuan ini memperkuat kolaborasi dalam percepatan,” kata Bagus.
Ia menambahkan, secara nasional anggaran MBG mencapai Rp 71 triliun, namun baru terserap 22 persen. Targetnya, program ini harus rampung pada akhir Desember 2025. “Ini menjadi pekerjaan rumah besar, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga pelaksana di lapangan,” jelasnya.
