KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyebutkan bahwa upaya ini telah menunjukkan hasil signifikan. Realisasi pajak daerah mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir.
“Pada tahun 2019, realisasi pajak daerah tercatat sebesar Rp 75,13 miliar. Angka ini meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp 141,05 miliar pada tahun 2023, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9 persen per tahun,” ujar Sunggono, Senin (25/11/2024).
Untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, Pemkab Kukar mulai mendorong transformasi digital dalam pengelolaan pajak daerah. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak, transparansi, serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola pajak serta kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi prioritas. Menurut Sunggono, langkah ini akan meningkatkan akurasi tata kelola pajak dan mengatasi kendala dalam pengelolaan objek retribusi.
“Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurang optimalnya pengelolaan objek retribusi, rendahnya kualitas layanan, dan belum tertibnya tata kelola,” jelasnya.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemkab Kukar juga memetakan potensi sumber pendapatan baru. Langkah ini mencakup optimalisasi aset daerah, pengembangan program kementerian/lembaga nasional di Kukar, serta penguatan pengelolaan pajak dan retribusi.
Sunggono menginstruksikan setiap OPD untuk mengidentifikasi peluang baru yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendekatan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk diversifikasi pendapatan sekaligus mengurangi ketergantungan pada DBH Migas.
“Dengan berbagai langkah strategis tersebut, kami berkomitmen mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.” tutupnya (Adv/dk)
