KUKAR : Kerawanan infrastruktur kembali mengancam jalur strategis penghubung Samarinda–Balikpapan. Ruas jalan nasional di Kilometer 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kembali mengalami amblesan pada Minggu (21/12/2025), sehingga memicu kekhawatiran terganggunya arus lalu lintas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
Ruas ini memiliki peran vital sebagai jalur utama mobilitas warga, pekerja, dan aktivitas ekonomi harian. Terlebih, titik yang kembali mengalami pergeseran tersebut sebelumnya sempat berada dalam kondisi kritis akibat longsor pada Mei lalu, sehingga kejadian berulang ini menegaskan perlunya penanganan menyeluruh dan berjangka panjang.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan bahwa laporan terkait penurunan badan jalan diterimanya pada sore hari.
“Ya, sore tadi kami mendapat informasi bahwa jalan di Batuah kembali bergeser,” ujar Aulia, Minggu (21/12/2025) malam.
Meski kewenangan penanganan jalan poros Samarinda–Balikpapan berada di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan balai jalan terkait, Pemerintah Kabupaten Kukar memastikan tidak tinggal diam. Koordinasi lintas instansi langsung dilakukan guna memastikan langkah penanganan yang cepat dan tepat.
“Karena ini jalan poros, kewenangannya berada di provinsi. Yang kami arahkan adalah segera berkoordinasi dengan pihak balai untuk memastikan penanganan apa yang harus dilakukan,” jelasnya.
Aulia menambahkan, keberadaan jalan tol sebagai jalur alternatif belum sepenuhnya menggantikan fungsi ruas jalan lama, khususnya bagi masyarakat di sekitar lokasi terdampak. Aktivitas sosial, ekonomi, hingga akses layanan publik masih sangat bergantung pada jalur tersebut.
“Ini menjadi perhatian kami karena meskipun ada alternatif jalan tol, aktivitas masyarakat sekitar tetap menggunakan jalan ini,” tambahnya.
Pemkab Kukar pun memastikan akan terus mengawal proses penanganan di lapangan, sekaligus memantau dampak lanjutan yang mungkin timbul, terutama bagi warga yang bermukim di sekitar titik penurunan jalan.
“Insya Allah pemerintah daerah akan mengawal persoalan ini, termasuk melihat dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar. Karena bukan hanya jalannya yang terdampak, tetapi juga warga di sekitar sana,” pungkasnya. (*van)
