BALIKPAPAN: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan dua agenda besar yang harus segera dijalankan pemerintah daerah, yakni memperkuat pencegahan korupsi dan beradaptasi menghadapi tekanan fiskal yang kian berat pada tahun 2026.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta forum koordinasi fiskal bersama kepala daerah kabupaten/kota, di Hotel Novotel, pada hari Rabu (10/9/2025).
“Kehadiran KPK di Kaltim semakin memperkuat komitmen kita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Setiap rupiah anggaran adalah hak rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan,” tegas Rudy.
Menurutnya, korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat. Karena itu, Pemprov Kaltim menargetkan indeks pencegahan korupsi daerah bisa menembus angka 80, dari capaian 73,22 pada 2024. Upaya dilakukan melalui penguatan transparansi, digitalisasi sistem, hingga pengawasan internal.
Namun di sisi lain, Rudy juga mengingatkan tantangan baru yang harus dihadapi, yakni ancaman tekanan fiskal pada 2026. Pemerintah pusat telah memutuskan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim hingga 75 persen. Dari perkiraan Rp 6 triliun, daerah ini hanya akan menerima sekitar Rp 1,4 triliun.
“Tekanan fiskal ini sangat berat. Ada beberapa kabupaten/kota yang kemungkinan tidak bisa melaksanakan program pembangunan, bahkan untuk operasional pun membutuhkan subsidi,” ungkapnya.
Rudy menegaskan agar daerah segera menyiapkan strategi adaptasi. Ia bahkan mengibaratkan kondisi ini dengan kisah dinosaurus yang punah bukan karena kekurangan makanan, melainkan karena tidak mampu beradaptasi.
“Kita tidak boleh punah seperti dinosaurus. Daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Kepala daerah harus lebih mandiri, inovatif, dan tidak hanya mengandalkan dana transfer pusat maupun bantuan provinsi,” tandasnya.
Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi Pemprov Kaltim dalam menjaga integritas pemerintahan sekaligus merancang langkah adaptif di tengah tekanan fiskal.(las)
