BALIKPAPAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat, meski masih menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan lahan.
Hal ini mengemuka saat Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menerima kunjungan Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Mayjen TNI Trenggono, di Kantor Pemkot Balikpapan, Rabu (8/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Trenggono mengapresiasi dukungan Pemkot Balikpapan terhadap program strategis nasional tersebut. Ia menilai, dibanding sejumlah kota besar lain, Balikpapan termasuk daerah yang cukup siap dalam mendukung pengembangan KMP.
“Kendala utama di berbagai kota adalah lahan. Namun Balikpapan termasuk yang cukup maksimal dalam memberikan dukungan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, kebutuhan lahan KMP idealnya mencapai 1.000 meter persegi. Namun secara teknis, pembangunan tetap bisa dilakukan dengan lahan minimal 600 meter persegi.
Menariknya, konsep pengembangan KMP tidak lagi berorientasi pada lokasi strategis di pusat kota, melainkan diarahkan ke titik-titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di tingkat kelurahan.
Secara nasional, jumlah KMP telah mencapai sekitar 4.300 unit dan dijadwalkan akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan April 2026.
Koperasi Merah Putih juga membawa konsep baru yang berbeda dari koperasi pada umumnya. Seluruh warga dapat menjadi anggota tanpa iuran, dengan harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Selain itu, keberadaan koperasi ini dirancang untuk memperkuat peran UMKM.
“UMKM dan warung akan menjadi bagian dari rantai distribusi koperasi. Jadi bukan dimatikan, tetapi justru diperkuat,” jelas Trenggono.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa progres pembangunan KMP di Balikpapan terus menunjukkan perkembangan signifikan.
Satu unit koperasi di Kelurahan Graha Indah telah rampung 100 persen, sementara pemerintah telah menyiapkan 16 lokasi tambahan untuk pembangunan berikutnya.
Berdasarkan laporan di lapangan, enam titik tambahan telah diidentifikasi, dengan tiga di antaranya sudah mulai dibangun di sejumlah kecamatan. Pemkot menargetkan hingga Juni 2026, sebanyak 10 KMP dapat berdiri di Balikpapan.
Dari sisi kelembagaan, seluruh koperasi telah memiliki legalitas. Pemerintah juga memberikan pendampingan melalui pelatihan manajemen, pemasaran, hingga perpajakan bagi para pengurus.
Meski belum seluruhnya memiliki bangunan permanen, aktivitas koperasi sudah mulai berjalan di 34 kelurahan. Tercatat, sebanyak 509 transaksi telah dilakukan dengan nilai lebih dari Rp500 juta, meliputi distribusi beras, minyak goreng, hingga elpiji.
Namun demikian, persoalan lahan masih menjadi tantangan utama. Sejumlah lahan potensial diketahui berada di bawah kewenangan kementerian, BUMN, hingga TNI.
Pemerintah Kota Balikpapan pun telah mengambil langkah proaktif dengan mengajukan permohonan ke pemerintah pusat guna mempercepat proses alih fungsi lahan tersebut.
“Kami sudah berkirim surat, termasuk untuk lahan milik BUMN dan TNI. Dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti langsung ke Jakarta agar prosesnya bisa lebih cepat,” kata Bagus.
Percepatan yang dilakukan ini, Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi program nasional semata, tetapi benar-benar hadir sebagai solusi ekonomi berbasis masyarakat di tingkat kelurahan.(las)
