BALIKPAPAN: Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, agar mampu bersaing dan terserap dalam berbagai proyek strategis nasional yang berjalan di daerah, salah satunya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan, Adamin Siregar, mengatakan pengawasan ketenagakerjaan secara struktural berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski demikian, pelaksana pengawasan berada di daerah, termasuk di Kota Balikpapan.
“Pengawasan ketenagakerjaan memang menjadi kewenangan provinsi, tetapi personel pengawasnya ada di Balikpapan, kurang lebih sekitar 10 orang. Selama ini kami selalu berkoordinasi dengan pengawas dari provinsi,” ujar Adamin, Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Balikpapan juga dilibatkan dalam tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan di lapangan.
Terkait proyek RDMP yang telah diresmikan Presiden Republik Indonesia, Adamin menegaskan bahwa meskipun proyek tersebut telah berjalan, kebutuhan tenaga kerja masih terbuka lebar. “Secara proyek sudah berjalan, tetapi dari sisi pekerjaan masih membutuhkan cukup banyak tenaga kerja,” jelasnya.
Adamin menegaskan, Pemkot Balikpapan berharap tenaga kerja lokal dapat terus diberdayakan dan menjadi prioritas. Namun, pemerintah juga tidak dapat memaksakan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal apabila kompetensi yang dibutuhkan belum terpenuhi.
“Peraturan daerah memang ada, tetapi sifatnya umum. Jika kebutuhan tenaga kerja tidak bisa dipenuhi oleh tenaga kerja lokal karena keterbatasan skill dan kompetensi, maka perusahaan diperbolehkan merekrut tenaga kerja dari luar,” katanya.
Menurutnya, prinsip utama dalam penyerapan tenaga kerja adalah kesesuaian antara kebutuhan pekerjaan dengan kemampuan tenaga kerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar peluang kerja bagi warga lokal semakin besar.
“Kalau skill belum mencukupi, tentu tidak bisa dipaksakan. Tetapi jika ada kesempatan untuk ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, itu yang terus kami dorong,” ungkapnya.
Adamin mengakui, keterbatasan anggaran dan kapasitas membuat program pelatihan belum mampu menjangkau seluruh pencari kerja di Balikpapan. Meski demikian, Disnaker telah melaksanakan sejumlah pelatihan sebagai langkah awal peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
“Pelatihan-pelatihan sudah kami lakukan. Ke depan akan kami evaluasi dan sesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja agar lebih tepat sasaran,” pungkasnya.(las)
