KUKAR: Daya beli masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai mengalami penurunan. Kondisi tersebut terlihat dari aktivitas perdagangan di sejumlah pasar yang tidak seramai biasanya.
Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Buhanuddin, menyebut terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi melemahnya daya beli masyarakat. Setidaknya ada tiga faktor utama, yakni kondisi fiskal pemerintah, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta cuaca ekstrem yang berdampak pada sektor pertanian.
Burhanuddin mengatakan, kondisi keuangan negara dan belum tersalurkannya dana dari pemerintah pusat turut berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian di daerah.
Menurutnya, ketika kegiatan pemerintah, baik di organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan maupun kelurahan, mengalami penundaan akibat keterbatasan anggaran, dampaknya ikut dirasakan masyarakat.
“Dengan tidak tersalurkannya dana tersebut, otomatis kegiatan-kegiatan di OPD, kecamatan dan kelurahan yang selama ini mengandalkan pendanaan untuk kegiatan di lapangan maupun pengadaan menjadi tertahan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tertahannya kegiatan tersebut secara tidak langsung mengurangi perputaran uang di masyarakat. Tenaga kerja yang seharusnya memperoleh pekerjaan dan penghasilan dari kegiatan tersebut akhirnya tidak mendapatkan pemasukan.
“Kalau ada kegiatan, tenaga kerja bisa bekerja dan mendapatkan upah. Dengan upah itu mereka bisa membelanjakan uangnya. Karena kegiatannya tidak ada, otomatis perputaran uang juga terbatas,” jelasnya.
Faktor kedua, lanjut Burhanuddin, adalah meningkatnya PHK di sejumlah perusahaan. Kondisi tersebut dinilai cukup berpengaruh karena banyak masyarakat Kukar yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertambangan dan perkebunan.
Ketika perusahaan melakukan PHK atau merumahkan pekerja, pendapatan masyarakat ikut berkurang. Hal itu kemudian berdampak terhadap aktivitas belanja, termasuk di pasar-pasar tradisional.
“Selama ini mereka menerima gaji setiap bulan dan bisa membelanjakan uangnya di tempat-tempat usaha, termasuk pasar. Ketika terjadi PHK, tentu daya beli ikut menurun,” katanya.
Sejumlah pasar yang turut merasakan dampak tersebut di antaranya Pasar Tenggarong, Pasar Mangkurawang, serta pasar di sejumlah wilayah seperti Loa Kulu, Sangasanga dan Samboja.
Burhanuddin menyebut, masyarakat kini cenderung lebih selektif dalam berbelanja. Pengeluaran lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama pangan.
“Kalau mengeluarkan uang, paling untuk kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Untuk kebutuhan lainnya, terutama sandang, kemungkinan ditunda karena masyarakat lebih memprioritaskan pangan,” ungkapnya.
Selain kondisi fiskal dan PHK, faktor ketiga yang turut memengaruhi perekonomian adalah cuaca ekstrem. Minimnya curah hujan dalam beberapa bulan terakhir berdampak terhadap sektor pertanian, khususnya petani sayur dan padi.
“Yang cukup berpengaruh sekarang adalah sektor pertanian. Petani sayur, petani padi, termasuk sektor perkebunan jangka pendek ikut terdampak karena sudah beberapa bulan tidak ada hujan,” tuturnya.
Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pendapatan petani, tetapi juga terhadap pergerakan ekonomi di tingkat desa. Aktivitas masyarakat menjadi terbatas karena lahan pertanian yang mengalami kekeringan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Cuaca sekarang sudah ekstrem. Masyarakat kesulitan mengolah dan menanami lahannya kembali. Ini tentu berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di desa,” tambahnya.
Burhanuddin berharap kondisi tersebut dapat segera berlalu. Turunnya hujan secara normal diharapkan dapat kembali menggerakkan sektor pertanian sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Harapan kami, mudah-mudahan kondisi ini segera berlalu. Hujan turun sehingga sektor pertanian kembali bergerak, masyarakat bisa menanami lahannya dan ekonomi perlahan kembali bergeliat,” katanya.
Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal Kukar, termasuk mempercepat penyaluran dana yang masih tertahan.
Di sisi lain, Burhanuddin berharap perusahaan-perusahaan yang saat ini mengalami tekanan dapat segera pulih sehingga pekerja yang dirumahkan maupun terkena PHK dapat kembali bekerja.
“Kalau perusahaan sudah pulih, warga yang dirumahkan maupun yang terkena PHK mudah-mudahan bisa bekerja kembali. Dengan begitu daya beli masyarakat bisa meningkat dan perekonomian Kukar kembali bergerak,” pungkasnya.
Sementara itu, Ardi, salah seorang pedagang sembako di Pasar Mangkurawang, membenarkan adanya penurunan daya beli masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut mulai terlihat dari omzet penjualan pedagang yang ikut menurun.
Ia mengatakan, sebagian besar pembeli di Pasar Mangkurawang merupakan masyarakat yang bekerja di sektor pemerintahan. Karena itu, ketika terjadi efisiensi anggaran yang berdampak terhadap aktivitas pemerintahan, efeknya turut dirasakan oleh pedagang.
“Pembeli selama ini mayoritas masyarakat yang bekerja di pemerintahan. Jadi kalau ada efisiensi anggaran, tentu berdampak juga terhadap perekonomian dan penjualan kami,” ujarnya. (and)
