KUKAR: Bupati Kutai Kartanega (Kukar), Aulia Rahman Basri menyebut masih adanya ribuan warga Kukar yang masuk kategori desil satu, atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dalam basis data pemerintah.
Aulia mengaku terkejut setelah menerima laporan saat Musrenbang bahwa sekitar 13 ribu warga Kukar masih tercatat berada pada kategori tersebut.
“Kami kemarin kaget pada saat Musrenbang disampaikan bahwa di Kukar masih ada 13 ribu orang yang berada di desil satu di database kami. Kami kira sudah tidak ada lagi orang dengan kemiskinan ekstrem,” ujarnya, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Aulia, kondisi itu menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat Kukar merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah serta dukungan perusahaan yang cukup besar.
Ia menilai masih adanya warga dalam kategori kemiskinan ekstrem menjadi tantangan yang harus segera ditangani melalui program intervensi yang tepat sasaran.
“Ini makanya kita melakukan program RT Ku Terbaik untuk mengetahui di mana kemiskinan ini terjadi,” katanya.
Aulia menegaskan Pemkab Kukar berkomitmen membantu masyarakat yang masih berada dalam kategori miskin ekstrem melalui berbagai program daerah.
“Kami yakin dan percaya, kalau seandainya masih ada yang miskin ekstrem di Kukar, itu harus kita bantu dan harus kita intervensi,” tegasnya.
Menurutnya, Pemkab Kukar sebenarnya telah memiliki sejumlah program yang diarahkan untuk mendukung masyarakat kurang mampu, mulai dari RT Ku Terbaik, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), hingga program di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita punya banyak perusahaan, kita punya program RT Ku Terbaik, kita punya program ADD, kita punya program BKKD dan program di masing-masing organisasi perangkat daerah. Malu rasanya kalau seandainya di Kukar masih ada 13 ribu orang yang berada di desil satu,” ucapnya.
Aulia juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar pemerintah kabupaten lebih mudah mengakses data masyarakat berdasarkan kategori desil.
Menurutnya, keterbatasan akses data masih menjadi kendala dalam menyusun program bantuan yang benar-benar tepat sasaran.
“Tujuan kita agar bisa berintervensi dengan sangat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun sampai hari ini kami masih sangat kesulitan kalau ingin mendapatkan data tersebut,” pungkasnya. (*van)
