BALIKPAPAN: Kota Balikpapan ditunjuk sebagai salah satu daerah di Kalimantan Timur, yang akan mempersiapkan sistem pemutakhiran data kependudukan secara digital, guna memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran.
Pemerintah Kota Balikpapan bersiap mengambil peran strategis dalam program digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, mengatakan bahwa langkah ini menitikberatkan pada pembaruan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang terintegrasi dengan program bantuan sosial.
“Digitalisasi bansos ini sangat bergantung pada data kependudukan yang akurat dan terkini. Karena itu, kami minta Disdukcapil mempersiapkan seluruh data yang dibutuhkan untuk dibahas dalam rapat koordinasi nasional pada 3 Februari 2026,” ujar Bagus, pada hari Rabu, 28 Januari 2026.
Balikpapan dipercaya menjadi salah satu kota di Kalimantan Timur yang lebih awal melakukan persiapan. Pemkot Balikpapan juga akan belajar dari daerah yang telah lebih dulu menjalankan sistem serupa, seperti Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya, yang dijadikan contoh pilot project oleh pemerintah pusat.
“Kami ingin belajar dari Banyuwangi dan Surabaya. Mereka sudah lebih dulu menerapkan sistem pendataan digital untuk bantuan sosial, meskipun Balikpapan sendiri sebenarnya sudah mulai mengarah ke sana,” jelasnya.
Dalam skema digitalisasi ini, Pemkot Balikpapan berencana memaksimalkan peran RT dan relawan sebagai ujung tombak pendataan di lapangan. RT akan dilibatkan secara aktif untuk melaporkan perubahan data warga secara real time, mulai dari kelahiran, kematian, pendatang baru, hingga profesi warga.
“Data dari RT nantinya akan terintegrasi berjenjang, dari kelurahan, kecamatan, hingga Disdukcapil. Dengan begitu, kondisi warga bisa terpantau setiap hari dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran,” tambah Bagus.
Untuk mendukung sistem tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) turut dilibatkan dalam penyediaan infrastruktur digital, seperti jaringan internet dan sistem penghubung data. Meski masih terdapat kendala anggaran, Pemkot berharap implementasi awal dapat dimulai pada tahun depan.
“Diskominfo akan menyiapkan link dan sarana pendukung agar Disdukcapil bisa melakukan pembaruan data harian. Secara digital, seluruh kondisi masyarakat nantinya bisa terlihat,” ungkapnya.
Melalui sistem ini, berbagai program bantuan sosial.mulai dari bantuan tunai langsung, keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga penanganan stunting, akan mengacu pada satu basis data terpadu.
“Ini adalah mandat dari kementerian agar setiap daerah melakukan digitalisasi pendataan penduduk. Tujuannya jelas, agar bantuan sosial lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran,” pungkas Bagus Susetyo.(las)
