BALIKPAPAN: Dalam Forum Konsultasi Publik pembahasan Rancangan Awal RKPD 2027 di Aula Balai Kota, Kamis (19/2/2026), Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman menyampaikan bahwa kebocoran pajak harus menjadi perhatian serius.
Komisi II, kata dia, bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, telah turun langsung ke lapangan memastikan kepatuhan pelaku usaha.
Beberapa pekan terakhir, sosialisasi perda digencarkan. Hasilnya, menurut Taufik, mulai terlihat. Sejumlah wajib pajak yang sebelumnya menunggak langsung melakukan pembayaran setelah dilakukan peninjauan dan pendampingan. “Kalau potensi kecil-kecil ini kita maksimalkan, insyaallah kita tidak akan bicara defisit,” ujarnya.
Ia juga mendorong evaluasi penerapan sejumlah perda yang dinilai belum optimal, termasuk pajak parkir. Menurutnya, pengawasan lintas OPD perlu diperkuat agar setiap regulasi benar-benar berjalan efektif.
Tak berhenti pada isu fiskal, Taufik membawa aspirasi pembangunan dari Balikpapan Barat. Ia menilai selama ini fokus pembangunan cenderung terpusat di kawasan tertentu, sementara wilayah lain masih menunggu sentuhan nyata.
Salah satu yang ia soroti adalah kawasan belakang SMA Negeri 8 hingga tembus ke Bedali, Kelurahan Margo Mulyo. Lokasi tersebut merupakan arus pembuangan akhir dari wilayah sekitar dan memiliki potensi mangrove yang belum tergarap.
Dengan anggaran sekitar Rp10 miliar, ia mengusulkan pembangunan kanal terpadu yang sekaligus ditata menjadi destinasi wisata mangrove. Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru berbasis lingkungan.
“Rp10 miliar bisa menuntaskan persoalan di Barat daripada ratusan miliar habis di satu titik, sekaligus menghadirkan destinasi baru yang menghasilkan PAD,” tegasnya.
Ia mengaku usulan tersebut sudah berulang kali disampaikan, namun belum mendapat realisasi konkret. Masukan yang disampaikan bukan bentuk tekanan politik, melainkan tanggung jawab moral sebagai wakil rakyat.
DPRD, katanya, ingin memastikan RKPD 2027 benar-benar menjawab persoalan riil di lapangan, baik dari sisi fiskal maupun pemerataan pembangunan.
Adanya strategi jemput bola pajak dan inovasi wisata kanal mangrove, ia optimistis Balikpapan tidak hanya mampu menekan defisit, tetapi juga membangun sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan.(las)
