BALIKPAPAN: Di tengah dominasi industri migas yang masih menopang 46 persen pertumbuhan ekonomi kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menyiapkan arah baru. Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menegaskan bahwa masa depan kota tidak bisa hanya bergantung pada sektor ekstraktif.
Dalam pemaparannya, Bagus menyebut pertumbuhan ekonomi Balikpapan masih berada di atas rata-rata nasional. Namun, kondisi tersebut justru menjadi trigger untuk mencari sumber pertumbuhan alternatif yang lebih berkelanjutan.
“Ini bukan hanya kerja pemerintah kota, tapi seluruh stakeholder termasuk swasta dan masyarakat,” ujarnya saat Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Aula Balai Kota, pada hari Kamis, (19/2/2026).
Salah satu fokus yang didorong adalah penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan garis pantai yang panjang dan potensi wisata bahari yang dinilai belum tergarap maksimal, Balikpapan dinilai memiliki peluang besar menjadi destinasi unggulan.
Di sisi lain, hilirisasi industri menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Pemerintah kota telah menyelesaikan detail tata ruang sebagai dasar kepastian investasi, khususnya untuk kawasan industri dan hilirisasi.
Bagus juga membuka peluang proyek strategis nasional yang dapat didukung pemerintah pusat, meski terjadi pengurangan transfer ke daerah (TKD). “Ada proyek-proyek yang bisa langsung dibantu kementerian,” katanya.
Tak hanya sektor industri dan pariwisata, Balikpapan juga membidik potensi pertanian di wilayah timur dan utara. Sekitar 80 hektare lahan dinilai dapat dikembangkan menjadi sawah atau sistem rantai pasok pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
Langkah ini sekaligus menopang program makanan bergizi gratis yang telah berjalan di 21 titik dan masih berpotensi bertambah.
Selain itu, potensi ekonomi biru juga mulai dilirik. Budidaya rumput laut dan perikanan tangkap dinilai memiliki peluang ekspor yang menjanjikan. Pemerintah kota membuka ruang kajian dan survei untuk mendorong pemberdayaan nelayan serta pengembangan tambak skala lebih besar.
Untuk menarik investor, Balikpapan telah menyiapkan Mall Pelayanan Publik dengan lebih dari 100 layanan perizinan dalam satu gedung. Optimalisasi aset daerah melalui skema kerja sama seperti KPBU dan P3 juga tengah dipersiapkan guna mempercepat pembangunan.
Sebagai kota MICE, Balikpapan dinilai telah memiliki infrastruktur memadai akses bandara, pelabuhan, tol, hotel representatif, hingga kapasitas event nasional berskala seribu peserta.
Meski demikian, Bagus mengingatkan bahwa proses pembangunan membutuhkan waktu panjang, terutama untuk proyek besar seperti penanganan banjir dan penyediaan air bersih. Tahapan mulai dari penetapan lokasi, pemeriksaan lahan, penyusunan DED hingga eksekusi bisa memakan waktu hingga tiga tahun.
Salah satu proyek besar yang tengah dikaji adalah sistem penyambungan Sungai Mahakam–Sepaku–Balikpapan yang membutuhkan anggaran besar dan kolaborasi lintas pemerintah serta swasta.
“Keterbatasan fiskal membuat kita harus melibatkan partisipasi swasta. Kita dorong pengusaha nasional berkontribusi membangun Balikpapan,” tegasnya.(las)
