KUKAR: Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menjelaskan alasan sejumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hingga kini belum diterbitkan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan program tetap berjalan tanpa menimbulkan utang di akhir tahun anggaran.
Aulia mengatakan, pemerintah daerah sengaja menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuka ruang belanja. Kebijakan itu diambil untuk memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki dukungan anggaran yang memadai dan dapat di pertanggungjawabkan.
“Kalau bagi yang bertemu langsung, kita menjelaskan dengan strategi belanja kita sekarang. Karena sekali lagi yang kita inginkan adalah kita tidak mau ada utang di akhir tahun,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Ia mengakui banyak pihak berharap DPA segera diterbitkan agar kegiatan dapat berjalan dan proses pekerjaan bisa segera dimulai. Namun, menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan kondisi keuangan benar-benar siap sebelum memberikan izin pelaksanaan kegiatan.
“Kalau saya secara pribadi sangat senang ketika keran ini kita buka, teman-teman bisa bekerja. Tapi nanti kalau tidak terbayar, yang diserang kan kami lagi. Kok berani-beraninya berkontrak dengan kondisi keuangan yang begitu,” katanya.
Aulia menjelaskan, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa transfer dana dari pemerintah pusat pada semester kedua cenderung lebih lancar dibandingkan semester pertama. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun strategi belanja daerah tahun ini.
Menurutnya, apabila pada semester pertama penerimaan transfer daerah diproyeksikan berada di kisaran 35 persen, maka pemerintah daerah akan lebih leluasa membuka ruang belanja pada semester kedua ketika kondisi pendapatan semakin pasti.
“Semester kedua itu transfer lebih lancar daripada semester satu. Artinya kita berani mengambil patokan. Misalnya semester satu transfer kita anggap 35 persen, maka semester dua nanti minimal kita membuka keran itu lebih dari 70 persen,” jelasnya.
Meski demikian, Aulia memastikan kegiatan yang telah menerima DPA dan diperbolehkan berkontrak telah melalui perhitungan matang. Pemerintah daerah menjamin ketersediaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut sehingga tidak menimbulkan persoalan pembayaran di kemudian hari.
“Yang sudah kita deliver DPA-nya untuk berkontrak itu kita pastikan uangnya ada. Uangnya ada. Itu saja. Kan tinggal kita menunda saja. Kalau memang harus ditunda tahun ini, kita geser pelaksanaannya ke tahun depan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila sebagian kegiatan harus bergeser ke tahun berikutnya, maka pelaksanaannya justru dapat dimulai lebih awal dengan kondisi keuangan yang lebih siap.
“Tahun depan lebih nyaman lagi. Teman-teman bisa bekerja mulai Januari dan uangnya tersedia,” tutupnya. (*van)
