KUKAR: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berencana mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang direkomendasikan Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan keberadaan program TJSL diharapkan dapat menjadi alat produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya warga yang masih berada di garis kemiskinan.
“Harapannya program ini bisa menjadi alat produktif untuk meningkatkan perekonomian, utamanya warga masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Jadi lahan yang diberikan tidak hanya sekadar pemberian lahan, tetapi juga harus ada usaha-usaha produktif di atas lahan tersebut yang bisa diselenggarakan,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Menurut Aulia, keberadaan usaha produktif di atas lahan yang diberikan diharapkan mampu membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup dan keluar dari garis kemiskinan.
“Dengan adanya usaha produktif itu, masyarakat yang sebelumnya berada di garis kemiskinan dapat keluar dari garis kemiskinan,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkab Kukar akan membahas lebih lanjut formulasi pelaksanaan program tersebut bersama berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi II DPR RI dan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Setelah ini kami akan berdiskusi bagaimana kira-kira formulasi pemberian hak milik atas tanah yang bisa diusahakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa keluar dari garis kemiskinan yang dimaksud,” jelasnya.
Saat ditanya apakah Pemkab Kukar siap mengimplementasikan program tersebut, Aulia menegaskan pihaknya terbuka terhadap setiap program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Selama itu baik, kenapa tidak? Tujuan kita sekali lagi adalah bagaimana mengantarkan masyarakat Kukar sejahtera dan berbahagia sebagaimana visi Kukar Idaman Terbaik,” tutupnya. (*van)
