KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kukar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I DPRD Kukar dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) dan persetujuan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kukar, Rabu (30/9/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan penetapan APBD Perubahan 2026 dilakukan dengan menyesuaikan sejumlah perkembangan yang terjadi di daerah serta regulasi terbaru yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran.
Menurut Aulia, Pemkab Kukar melakukan perhitungan terhadap pendapatan sekaligus menata belanja daerah agar anggaran perubahan dapat disusun secara lebih tepat sesuai kondisi yang ada.
“Hari ini kita melaksanakan proses penetapan terhadap anggaran perubahan tahun 2026. Ini kita sesuaikan dengan beberapa perkembangan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan regulasi-regulasi terbaru,” katanya.
Ia menjelaskan, secara nominal APBD Perubahan 2026 terlihat lebih besar dibandingkan APBD murni.
Hal tersebut salah satunya disebabkan pencatatan pinjaman Pemkab Kukar di Bankaltimtara senilai Rp820 miliar sebagai bagian dari pendapatan dalam struktur APBD Perubahan.
Aulia menerangkan, penataan administrasi terhadap pinjaman tersebut dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak-pihak terkait.
Nilai tersebut kemudian dicatat dalam pendapatan dan diimbangi dengan penganggaran pada sisi belanja.
“Karena di perubahan ini kami menatausahakan pinjaman di Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Dari hasil konsultasi, ini harus dicatat menjadi bagian dari pendapatan dan belanjanya juga sudah ditetapkan pada poin pengeluaran,” jelasnya.
Dengan pencatatan tersebut, secara keseluruhan nilai APBD Perubahan Kukar 2026 berada di kisaran Rp7,9 triliun. Namun, Aulia menegaskan bahwa secara riil anggaran daerah justru mengalami penurunan sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD murni.
“Realnya APBD kita itu turun sekitar Rp100 miliar daripada anggaran murni. Jadi sebenarnya sekitar Rp7,1 triliun, kemudian ditambah dengan pinjaman tersebut menjadi sekitar Rp7,9 triliun,” ungkapnya.
Setelah APBD Perubahan disepakati, Pemkab Kukar berharap proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat segera dilakukan.
Aulia menekankan pentingnya percepatan eksekusi agar anggaran yang telah ditetapkan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Harapan kita mudah-mudahan dengan sudah ditetapkan APBD perubahan ini, kita sudah bisa melakukan eksekusi-eksekusi cepat di lapangan, sehingga proses pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kukar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyampaikan bahwa pihak legislatif bersama pemerintah daerah telah menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2026.
Ia berharap anggaran yang telah disepakati dapat dimanfaatkan secara maksimal hingga akhir tahun.
“Alhamdulillah, hari ini kita menyelesaikan tugas negara. Kita sudah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dan menjadi Perda APBD Perubahan Tahun 2026,” tuturnya.
Ia menyebut, waktu pelaksanaan program masih tersedia pada Oktober, November, dan Desember. Karena itu, serapan anggaran diharapkan dapat dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Yani menambahkan, pembangunan tetap diarahkan pada sejumlah sektor prioritas, di antaranya infrastruktur, pelayanan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, berbagai kebutuhan tersebut telah diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026.
“Fokus pembangunan tetap ada infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Tentu kepentingan untuk pendidikan, kesehatan, itu semua sudah terakomodir,” pungkasnya. (Adv/Van)
