KUKAR: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak.
Berbagai persiapan, mulai dari aspek fisik hingga administrasi, telah diselesaikan. Kini, Pemkab Kukar tinggal menunggu realisasi pembangunan yang sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono mengatakan, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat telah disiapkan dengan luas lahan sekitar tujuh hektare. Kesiapan tersebut menjadi salah satu langkah Pemkab Kukar dalam mendukung program pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia menyebutkan, koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam merealisasikan program tersebut.
“Untuk Sekolah Rakyat, insyaallah kami sudah siap, baik dari sisi fisik maupun administrasi. Lokasinya berada di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, dengan luas sekitar tujuh hektare,” ujarnya,
Menurutnya, seluruh tahapan persiapan di tingkat kabupaten telah dilakukan. Dengan demikian, proses selanjutnya tinggal menunggu pelaksanaan pembangunan yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat.
Sunggono juga mengungkapkan adanya perubahan rencana kapasitas dan desain bangunan Sekolah Rakyat tersebut. Berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya, kapasitas sekolah yang semula direncanakan menampung 1.500 orang kini meningkat menjadi 2.500 orang.
Tidak hanya kapasitas, desain bangunan juga mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya direncanakan memiliki dua lantai, kini bangunan tersebut dirancang menjadi empat lantai untuk mengakomodasi peningkatan daya tampung.
“Informasi terakhir yang saya terima, kapasitasnya meningkat. Awalnya direncanakan hanya menampung 1.500 orang, sekarang menjadi 2.500 orang. Bangunannya juga berubah dari dua lantai menjadi empat lantai,” jelasnya.
Sekolah Rakyat tersebut nantinya diperuntukkan bagi anak-anak dari jenjang pendidikan SD hingga SMA, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan desil 1 dan 2.
Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka tetap memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga.
Sunggono menjelaskan, jumlah calon peserta didik dari kelompok desil 2 sebenarnya cukup banyak. Bahkan, sebelumnya Pemkab Kukar telah mengusulkan sebanyak 26 anak untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Palaran.
Namun, hingga saat ini anak-anak tersebut belum diberangkatkan karena sekolah tersebut masih menghadapi keterbatasan pasokan air. Kondisi itu semakin menjadi kendala ketika memasuki musim kemarau.
Terkait penentuan kapasitas maupun kebijakan teknis penyelenggaraan Sekolah Rakyat, ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Sosial. Sementara pemerintah kabupaten bertugas mendukung dan melaksanakan program sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kalau terkait kapasitas sekolah, itu menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Kami di kabupaten hanya sebagai pelaksana,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Kukar menjadi salah satu daerah yang dinilai siap menerima pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur. Selain Samarinda, Kukar termasuk kabupaten/kota yang telah memenuhi kesiapan untuk mendapatkan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Dengan kesiapan lahan dan administrasi yang telah dipenuhi, Pemkab Kukar berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Muara Badak dapat segera direalisasikan.
Kehadiran fasilitas pendidikan ini diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Selain Samarinda, Kukar termasuk daerah yang sudah siap untuk dibangunkan Sekolah Rakyat. Seluruh anggaran pembangunannya berasal dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (Adv/Van)
