KUKAR: Abrasi akibat kemarau panjang kembali mengancam permukiman warga di Desa Kahala, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Sedikitnya empat rumah warga terdampak, dengan dua rumah di antaranya roboh total pada Senin (14/9/2026) malam.
Selain dua rumah yang roboh, satu rumah mengalami kerusakan hingga sebagian bangunan ambruk. Sementara satu rumah lainnya masih berdiri, namun kondisinya rawan lantaran tanah di bawah bangunan terus terkikis.
Salah satu pemilik rumah, Siti Maisarah, mengatakan tanda-tanda pergerakan tanah sebenarnya sudah terlihat sejak sekitar sepekan sebelum rumahnya roboh.
“Sudah semingguan kayaknya, tanahnya pecah-pecah. Kecil-kecil saja pecahnya, tapi tiap hari makin besar,” katanya, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, rumah tersebut akhirnya roboh pada Senin malam setelah waktu salat Isya. Saat kejadian, tidak ada orang yang berada di dalam rumah, namun sejumlah barang masih belum sempat diselamatkan.
“Kejadiannya tadi malam habis Isya. Sudah tidak ada orang di rumah, tapi masih banyak barang-barang yang belum sempat diselamatkan. Padahal siang kemarin kami masih angkut-angkut barang,” ujarnya.
Siti menyebut, sebagian barang yang berada di bagian dapur tidak sempat diselamatkan. Kondisi rumah juga telah menunjukkan perubahan sebelum akhirnya roboh.
“Kalau tanda-tandanya, di rumah kami itu di tengahnya turun, kayak rumahnya mau terlipat gitu,” jelasnya.
Ia juga mengaku sempat mendengar suara dari bagian rumah selama dua malam sebelum bangunan tersebut roboh. Suara itu disebut seperti bunyi akar yang terputus.
“Sudah dua malam kata orang, rumah itu mengeluarkan suara kayak akar-akar putus gitu. Jadi malam itu langsung saja dia roboh. Dua rumah,” ungkapnya.
Menurut Siti, kejadian abrasi serupa juga pernah terjadi di sekitar lokasi tersebut. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah penanganan serta memberikan bantuan kepada warga terdampak.
“harapannya bisalah dapat segera ditangani, mungkin sejenis bantuan dari pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah daerah telah menurunkan tim untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
“Ya, kita sudah menurunkan tim ke sana untuk melihat kondisi real di lapangan dan kita akan melakukan langkah-langkah yang harus kita lakukan,” katanya.
Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan pemerintah adalah melokalisasi titik abrasi agar tidak semakin meluas dan mengancam rumah warga lainnya.
“Pertama, upaya kita yang kita lakukan adalah melokalisir sehingga ini tidak melebar jauh ke tempat-tempat lain,” ujarnya.
Jika kondisi abrasi terus meluas, pemerintah akan mempertimbangkan pemindahan warga yang berada di sekitar lokasi terdampak untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.
“Kalaupun ini harus melebar, maka kita akan segera memindahkan warga masyarakat yang ada di sekitar situ, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa ataupun hal-hal lainnya,” jelasnya.
Aulia menambahkan, pemerintah daerah juga akan melihat kemungkinan relokasi bagi warga terdampak. Namun, pelaksanaannya masih harus mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk aspek legalitas lahan yang ditempati warga.
“Tentunya pemerintah daerah nanti melalui program yang biasa kita lakukan, kita akan melakukan program relokasi terhadap warga masyarakat. Tapi kita lihat dulu nanti konteksnya seperti apa,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang kerap menjadi kendala dalam program relokasi adalah keberadaan rumah warga di kawasan sempadan sungai yang tidak memiliki legalitas lahan.
“Seringkali program-program kita terkendala karena misalnya warga masyarakat ini tinggal di sempadan sungai, di mana legalitasnya itu tidak ada,” katanya.
Menurut Aulia, pemerintah harus memastikan setiap langkah penanganan dilakukan sesuai aturan agar program bantuan maupun relokasi tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Nah tentunya kami pun program yang harus kita lakukan itu bukan baik benar, akan tetapi benar dan baik. Karena apa? Kalau kita baik dan benar, ujungnya nanti kita bisa terlibat di masalah hukum,” ujarnya.
Aulia menegaskan, pemerintah akan memastikan setiap langkah penanganan dilakukan secara benar dan sesuai aturan agar potensi persoalan hukum di kemudian hari dapat diminimalkan.
“Akan tetapi kita harus bekerja dengan benar dan baik, sehingga masalah hukum di kemudian hari bisa kita minimalisir,” pungkasnya. (*van)
