KUKAR: Acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas polemik terkait realisasi beasiswa Kukar Idaman yang dinilai lamban oleh mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), digelar di Ruang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Selasa (23/9/2025).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menegaskan, pihaknya tidak pernah bermaksud untuk menghambat proses penyaluran beasiswa.
Menurutnya, keterlambatan terjadi lantaran dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Sementara baru dimasukkan pada pertengahan September 2025, bukan awal Agustus sebagaimana mestinya.
“APBD perubahan ini lambat, bukan karena DPRD menghambat, tapi karena dokumennya baru masuk. DPRD perlu waktu meneliti, mengoordinasi, mengoreksi, dan memperbaiki. Jadi tidak benar jika dikatakan DPRD yang menghambat,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap anggaran dalam APBD dipastikan untuk kepentingan rakyat, termasuk beasiswa Kukar Idaman yang diharapkan mahasiswa dapat masuk dalam APBD murni 2025.
Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan pengalokasian akhirnya didorong masuk di perubahan.
“Kami pastikan setiap rupiah mengalir untuk rakyat. Selama untuk kepentingan masyarakat, khususnya mahasiswa, DPRD tetap mengakomodir,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unikarta, M Ibnu Ridho, menyampaikan keresahan mahasiswa terkait lambatnya realisasi beasiswa.
Menurutnya, hingga kini belum ada titik terang kapan bantuan pendidikan tersebut benar-benar cair.
“Kawan-kawan hanya tahu kerumitan dalam proses penyalurannya. Banyak penerima beasiswa Kukar Idaman sangat memerlukan anggaran, karena masih banyak SKS yang perlu dilunasi, kos yang harus dibayar dan kebutuhan sehari-hari yang mendesak,” ucap Ibnu Ridho.
Ia menyoroti lambannya pembahasan anggaran yang juga dipengaruhi ketidakhadiran Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam sejumlah rapat sebelumnya.
Hal tersebut membuat mahasiswa kecewa karena memperlambat penyelesaian prosedur.
Mahasiswa mendesak agar rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dipercepat serta pihak eksekutif lebih kooperatif.
Bahkan, mereka menyiapkan langkah aksi jika sampai tanggal 25 September 2025 tidak ada kepastian terkait penetapan perubahan APBD.
“Harapannya DPRD Kukar dan eksekutif bisa sejalan agar perubahan ini cepat ditetapkan. Jangan sampai mahasiswa penerima beasiswa menjadi korban lambatnya prosedur. Kami ingin beasiswa ini segera terealisasi secara cepat dan efisien,” ucapnya. (*van)
