KUKAR : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kualitas pendidikan meski anggaran tahun 2025 lebih banyak terserap untuk belanja pegawai. Dari total Rp2,2 triliun anggaran pendidikan, lebih dari 80 persen digunakan untuk gaji dan operasional, sehingga ruang untuk pembangunan fisik menjadi terbatas.
Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Afrillian Noor, mengungkapkan bahwa kondisi ini memaksa pihaknya menyusun ulang skala prioritas. Dengan hanya sekitar Rp200 miliar yang bisa digunakan, strategi efisiensi dijalankan agar program-program penting tidak terhenti.
“Kami harus benar-benar selektif. Fokus utama tetap pada program yang langsung berdampak pada mutu pendidikan, seperti sarana pembelajaran, pelatihan guru, dan infrastruktur sekolah,” jelas Thauhid belum lama ini.
Salah satu langkah konkret adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas serta peninjauan ulang pos anggaran yang dianggap kurang mendesak. Dari efisiensi tersebut, berhasil dihemat sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar untuk memperkuat program prioritas.
Menurut Thauhid, pengelolaan anggaran yang berbasis hasil (result-oriented) menjadi kunci. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan pendidikan tidak semata dari besaran dana yang digelontorkan, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang kami tekankan adalah dampak. Dengan anggaran terbatas pun, kalau dikelola efektif, bisa memberi hasil yang besar untuk peningkatan layanan pendidikan,” tegasnya.
Disdikbud Kukar tetap menjalankan sejumlah program utama, di antaranya pengadaan alat peraga pendidikan, revitalisasi sarana sekolah, hingga peningkatan kompetensi guru. Semua diarahkan untuk mendukung visi Kukar Idaman yang menargetkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas yang lebih baik.
“Komitmen kami adalah memastikan peserta didik tetap mendapatkan layanan terbaik, meskipun fiskal tahun ini cukup ketat. Justru dalam kondisi seperti ini, manajemen anggaran harus lebih bijak,” pungkasnya. (adv/and)
