KUKAR: Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat menggelar aksi damai, di depan Kantor DPRD Kukar, Senin (1/9/2025)
Adapun tuntutan yang disampaikan pada aksi tersebut ialah, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, menolak RUU KUHP, tingkatkan kesejahteraan tenaga pendidik baik guru dan Dosen.
Kemudian, hapus tunjangan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI, tingkatkan kualitas pendidikan di daerah 3 T (Tertingal, Terpencil dan Terluar), cabut Undang-Undang yang tak berpihak kepada masyarakat. Hentikan tindakan represif terhadap gerakan rakyat di ruang publik dan ciptakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Selanjutnya, hentikan oligarki politik (kejahatan politik) dan demokrasi palsu, tegakkan supremasi hukum, hentikan kejahatan ekologis, konflik agraria dan kejahatan dunia pertambangan hingga reformasi Polri.
Koordinator Lapangan Aksi Damai Wawan Ahmad mengatakan, dari beberapa tuntutan yang disampaikan itu telah dikaji dengan baik bahwa sejumlah point tersebut tak ada keberpihakan kepada masyarakat.
“Kami berharap, tuntutan pada aksi ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kukar, untuk dapat ditindaklanjuti dan diimplementasikan,” kata Wawan Ahmad.
Menurutnya, DPRD ini merupakan wakil rakyat bukan bahagia diatas penderitaan rakyat. Banyak hal yang harus diperhatikan dan diperjuangkan untuk masyarakat Kukar.
Dalam aksi ini langsung ditemui oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Wakil Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid dan anggota DPRD Kukar lainnya.
Ahmad Yani menyambut baik atas aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan itu bagian dari masalah, yang saat ini tengah diperjuangkan oleh DPRD.
“Dengan adanya aksi ini kami merasa mendapatkan dukungan yang luar biasa. Karena apa yang menjadi aspirasi itu merupakan tujuan bersama,” jelas Ahmad Yani.
Dalam hal ini, DPRD Kukar masih bersama masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan kesepahaman yang dibawa oleh para demonstrasi.
“Masyarakat tak perlu khawatir, kami masih bersama masyarakat. Jika kebijakan itu ada di daerah maka akan kami selesaikan, tapi kalau itu berhubungan dengan pusat maka kita perjuangkan dengan menyampaikan perwakilan yang ada di senayan dan pemerintah pusat,” pungkasnya.(and)
