KUKAR: Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di salah satu dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), berinisial HN, diadukan ke Inspektorat Kukar atas dugaan persoalan kerja sama pekerjaan proyek.
Dalam persoalan tersebut, korban mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp165 juta untuk pekerjaan yang dijanjikan. Namun, hingga kini proyek tersebut tidak kunjung terealisasi, sementara dana yang telah disetorkan belum dikembalikan.
Pengaduan tersebut disampaikan tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Nusantara bersama korban dengan mendatangi Kantor Inspektorat Kukar, Senin (9/11/2026).
Kuasa Hukum Korban, Hilarius Onesimus Moan Jong, mengatakan kedatangannya bersama klien bertujuan meminta Inspektorat Kukar menindaklanjuti dugaan persoalan yang melibatkan ASN tersebut.
Ia menjelaskan, permasalahan bermula sekitar Juli 2025 ketika HN menawarkan kerja sama pengadaan senso pada salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di Kukar dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp134 juta.
Dari tawaran tersebut, kliennya kemudian menyerahkan dana awal sebesar Rp40,1 juta. Namun, dalam perkembangannya, HN menyampaikan bahwa pekerjaan pengadaan senso ditiadakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Setelah pekerjaan tersebut batal, HN kembali menawarkan pekerjaan lain berupa pemeliharaan alat dan meminta tambahan dana kepada korban.
“Total dana yang diserahkan klien kami mencapai Rp165 juta. Awalnya ada tawaran kerja sama pengadaan senso, kemudian berlanjut pada pekerjaan pemeliharaan alat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, dalam kerja sama tersebut terdapat janji pengembalian dana sebesar Rp270,66 juta. Namun, hingga saat ini pekerjaan yang ditawarkan tidak terealisasi dan uang korban belum dikembalikan.
“Peristiwa ini terjadi sekitar Juli 2025. Kami juga sudah melayangkan somasi pada 25 Maret 2026, tetapi belum mendapatkan kepastian. Karena itu, kami memilih membawa persoalan ini ke Inspektorat Kukar,” jelasnya.
Ia berharap Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin ASN maupun penyimpangan administrasi dalam persoalan tersebut.
Menurutnya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, hasil pemeriksaan diharapkan dapat direkomendasikan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Ia juga memastikan pengaduan yang disampaikan telah diterima dan diregistrasi oleh Inspektorat Kukar. Selanjutnya, pihaknya mendapat informasi bahwa pihak yang diadukan akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.
“Alhamdulillah, pengaduan kami sudah diregistrasi dan diterima. Selanjutnya, Inspektorat akan memanggil pihak yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan pihaknya berharap pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
“Jika ditemukan pelanggaran disiplin ASN atau penyimpangan administrasi, tentu harus ditindaklanjuti. Apabila terdapat unsur pelanggaran hukum, kami meminta agar persoalan ini direkomendasikan kepada aparat penegak hukum,” tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan dirinya masih perlu berkoordinasi dengan jajaran yang menangani pengaduan tersebut untuk mengetahui duduk perkara secara lengkap.
Ia mengaku belum menerima informasi terperinci mengenai persoalan yang dilaporkan, termasuk pihak yang menyampaikan pengaduan dan substansi permasalahannya.
“Nanti saya coba konfirmasi dulu kepada kawan-kawan yang menangani. Saya juga akan tanyakan terkait persoalannya, dari siapa dan seperti apa pengaduannya. Saat ini saya baru mendengar informasinya,” tutupnya. (Van)
